Salin Artikel

Jelang Pemilu 2024, Lamhot Sinaga Bicara soal Koalisi dan Terobosan KIB

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Lamhot Sinaga berbicara soal terobosan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Arah Koalisi 2024” yang digelar Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa narasumber. Selain Lamhot, ada pula pengamat politik Gungun Heryanto, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mabruri.

Lamhot mengatakan, koalisi antarpartai merupakan sebuah keharusan. Sebab, selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), katanya, tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung calon presiden (capres) sendiri tanpa koalisi.

“Hari ini juga ada deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan teman teman Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di tempat lain. Ibaratnya, kami pacaran dulu dan pada 2023 nanti tunangan. Insya Allah menuju 2024, kami nikah untuk kemenangan (pemilu) 2024,” ujar Lamhot dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Lamhot menambahkan, masih diperlukan musyawarah lebih lanjut terkait pemilihan capres dan calon wakil presiden (cawapres) dari pihak-pihak yang telah disebutkan olehnya.

“Butuh waktu untuk mengomunikasikannya. Paling tidak, hari ini KIB resmi pacaran. Pasca terbentuknya KIB, kami bangun terus komunikasi dengan PAN dan PPP. Ibaratnya, kami itu pacaran dulu sebelum memilih calon pengantin yang akan diusung,” kata Lamhot.

Terkait hasil survei capres dan cawapres dari beberapa lembaga, lanjut Lamhot, pihaknya meyakini hasil tersebut bukan patokan. Menurutnya, hal itu masih terlalu dini untuk diyakini.

“Capres dengan elektabilitas tinggi belum tentu dapat tiket 2024. Kami dari Partai Golkar akan yakin setelah pasangan capres dan cawapres ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kami akan mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Penetapan KPU akan mengubah konstelasi dan elektabilitas Airlangga naik drastis,” ucap Lamhot.

Lamhot meyakini, siklus politik pada 2024 akan kembali kepada Partai Golkar. Tak hanya itu, Airlangga juga ia yakini akan menjadi Presiden RI selanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mabruri mengatakan, PKS tidak akan terburu buru dalam menentukan arah koalisi.

Namun, pihaknya berharap terbentuk tiga poros dalam konstelasi untuk menghindari polarisasi di masyarakat.

“Semua masih dinamis. Pada 2019, kami juga menentukan arah koalisi di menit akhir,” kata Mabruri.

Senada dengan Mabruri, Gungun berharap, ada tiga poros pada Pemilu 2024.

“Prediksi saya, tiga poros tersebut kemungkinan (adalah) KIB, poros Gerindra dan PDIP, serta poros Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKS, dan Partai Demokrat (PD). Posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan swing pada salah satu poros,” ujar Gungun.

Selain itu, tambah Gungun, ada tiga faktor yang menentukan dinamika politik nasional ke depan.

“Pertama, figur. Kedua, dinamika internal dan eksternal partai. Hal ini masih terjadi di PDIP. Adapun sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, diprediksi akan menjadi game changer. Ketiga, public accepted atau penerimaan publik,” tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/15341981/jelang-pemilu-2024-lamhot-sinaga-bicara-soal-koalisi-dan-terobosan-kib

Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke