Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Ingin Ulang Kemenangan Golkar Saat Dipimpin Akbar Tanjung di Jabar

Kompas.com - 03/06/2022, 21:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan kemenangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jawa Barat.

"Ya jadi targetnya Jawa Barat menang seperti tahun 2004 dan itu memungkinkan sekali," kata Airlangga selepas menghadiri pelantikan DPD Golkar Jawa Barat dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar Jawa Barat di Sentul, Bogor, Jumat (3/6/2022).

Airlangga bercerita, pada tahun 2004, Golkar yang dipimpin Akbar Tanjung dapat meraih kemenangan di Jawa Barat.

Baca juga: Saat Golkar-PAN-PPP Jawa Barat Tunjukkan Kemesraannya...

Bahkan, Airlangga yang mendapat nomor urut tiga di daerah pemilihan Kabupaten Bogor pun dapat melenggang ke Senayan. Hal ini, kata dia, tidak pernah terjadi sebelumnya.

"Jadi sebetulnya kita tahu bagaimana caranya menang. Betul Saudara-Saudara? Saudara-Saudara sanggup? Saudara-Saudara siap?" ujar Airlangga dijawab dengan semangat oleh para kader.

Airlangga yakin target tersebut dapat diraih karena susunan DPD Partai Golkar Jawa Barat kini diisi oleh pengurus dengan usia 40-an tahun yang menurutnya memiliki semangat.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menargetkan Golkar dapat meraih 20,37 persen suara di Jawa Barat pada Pileg 2024.

Baca juga: Instruksikan Kader Golkar Jaga Perut Konstituen, Airlangga: Tak Bisa Bergantung Negara Lain

Angka tersebut ekuivalen dengan 25 kursi anggota DPRD Jawa Barat, atau bertambah 9 kursi dari 16 kursi yang diperoleh Partai Golkar dalam Pileg 2019.

"Ada keridnuan yang mendalam, ada memori kolektif yang masih terpendam di dalam relung hati masyarakat provinsi Jawa Barat agar Partai Golkar kembali merebut kemenangan," ujar Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com