Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kompas.com - 20/05/2022, 02:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan bersama.

Sistem politik memiliki suatu ukuran tertentu sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam suatu sistem politik.

Sebuah sistem politik telah memiliki kapabilitas apabila telah mampu menghadapi kenyataan dan tantangannya di dalam kehidupan politik. Sehingga dengan kapabilitasnya, sistem politik mampu memiliki daya tahan terhadap perkembangan situasi politik.

Sebuah sistem politik dapat dilihat kapabilitasnya dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah kapabilitas distributif.

Pengertian Kapabilitas Distributif

Kapabilitas distributif adalah suatu indikator kinerja sebuah sistem politik dalam mengelola hasil sumber daya alam menjadi pendapatan dan pendistribusiannya kepada masyarakat secara merata.

Pendistribusian secara merata adalah pendistribusian kepada masyarakat sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Polri Awasi Distribusi Minyak Goreng 24 Jam

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik Indonesia

Kapabilitas distributif merupakan kelanjutan dari kapabilitas ekstraktif.

Contohnya adalah pengelolaan berbagai macam pajak sebagai pemasukan keuangan negara. Kemudian hasilnya didistribusikan ke seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS.

Selain itu, dalam bidang pendidikan melalui pembagian dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

Distribusi bertujuan untuk individu maupun kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan. Sistem politik bertindak sebagai pengelola dan pembagi atas setiap peluang, hasil, dan manfaat untuk masyarakat.

Tolak ukur utama dari kapabilitas distributif adalah jumlah dan sifat dari tingkatan urgensi suatu barang yang didistribusikan. Salah satu contohnya adalah kebutuhan sembilan bahan pokok.

Baca juga: 3 Langkah Penjualan Ikan Laut Segar ala Aiting Seafood, Penyortiran sampai Distribusi

Pemerintah harus mampu mengakomodasikan kebutuhan tersebut agar seluruh masyarakat terlayani dengan baik.

Kesempatan kerja yang tersedia baik sektor swasta maupun sektor pemerintah juga merupakan bagian dari kemampuan sistem politik dari sisi kapabilitas distributif.

 

Referensi

  • Harnawansyah, Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com