Politisi Non-kader Dinilai Mesti Merapat ke Parpol untuk Dapat Tiket Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih akan dikuasai partai politik (parpol).

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan hal itu nampak dari bersikerasnya berbagai parpol untuk mendorong kadernya sendiri dalam kontestasi itu.

Salah satunya, pergerakan Partai Golkar yang membentuk koalisi bersama dengan dua partai Islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disebutnya menjadi upaya partai berlambang beringin untuk memuluskan jalan Airlangga Hartarto menjadi capres.

Baca juga: Korupsi Kepala Daerah Berulang, Parpol Perlu Benahi Diri

“Jadi ini nanti menjadi rezim partai, (tokoh) mereka mungkin tidak terlalu populer di berbagai survei, tapi partai secara konstitusional berhak untuk mengajukan (capres) sejauh presidential threshold (PT) nya cukup,” sebut Firman dihubungi Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Maka, lanjut Firman, ini menjadi sinyal untuk tokoh-tokoh yang bukan merupakan kader parpol untuk segera merapatkan diri.

“Saya duga ada satu titik di mana tokoh individual diminta mendekat, enggak bisa terlalu arogan menanti,” kata dia.

Firman menyampaikan, ada kecenderungan parpol ingin menunjukan diri sebagai kendaraan politik utama.

Maka popularitas tokoh politik non kader tidak akan terlalu dilirik, karena para parpol gigih memperjuangkan kadernya sendiri.

“Mengenai popularitas bisa didongkrak, atau berasumsi silahkan saja masyarakat mau memilih atau tidak yang jelas kami punya kandidat ini,” ucap Firman.

“Jadi mau kandidat invidual punya dukungan sekuat apapun, kalau tidak punya partai ya nothing,” jelasnya.

Baca juga: Jelang Penetapan Pj Kepala Daerah, Ridwan Kamil: Akan Ada Krang Kring dari Parpol

Diketahui terdapat tokoh non kader parpol yang beberapa kali masuk daftar populer di sejumlah survei sebagai kandidat capres di Pemilu 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.