Partai Buruh Bakal Gelar Demo May Day di KPU, Ini Tuntutannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh bersama empat konfederasi dan serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan pada aksi tersebut.

“Satu, pemilu yang jujur dan adil, dua tolak politik uang atau money politic, tiga, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau Pilpres pada 14 februari 2024,” kata Said dalam konferensi pers virtual, dikutip dari YouTube "Bicaralah Buruh", Senin (25/4/2022).

Baca juga: Partai Buruh Pastikan Bayar Sewa JIS, Said Iqbal: Bahkan Kami Akan Bayar Uang Jaminan

Said menyatakan, tiga isu tersebut mesti disuarakan.

Sebab, apabila pelaksanan pemilu berlangsung curang, tidak jujur, dan adil, serta ditambah masifnya praktik politik uang, KPU dianggap gagal dalam menjalankan azas terbuka.

Menurut dia, pemimpin yang dilahirkan dari praktik kecurangan akan menelurkan kebijakan yang curang pula.

“Tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau kepemimpinannya tidak sesuai, pasti kebijakannya akan buruk bagi buruh. Partai Buruh dan organ serikat buruh,” ucap dia.

Di samping itu, Said mengungkapkan alasan Partai Buruh dan elemen buruh lainnya memilih KPU sebagai lokasi unjuk rasa yang berlangsung tepat di tengah perayaan May Day 2022 tersebut.

Said mengatakan bahwa pihaknya menginginkan supaya Pemilu 2024 tetap digelar.

Baca juga: Peringati May Day, Pemprov DKI Gelar Pasar Sembako Murah untuk Buruh

Bagi buruh, kata Said, Pemilu 2024 mempunyai implikasi besar, terutama menyangkut masa depan mereka kelak di kemudian hari.

“Pemilihan Umum tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan masa depan terhadap kelas pelerja. Karena itu, memilih 2022 melaksanakan perayaan aksi May Day di KPU,” kata dia.

Rencananya, setelah menggelar aksi di KPU, mereka bergeser ke Bundaran HI.

Di lokasi ini, peserta aksi akan menyampaikan orasi dengan dua tuntutan sekaligus.

“Tuntutannya turunkan harga pokok dan tolak omnibus law,” kata dia.