Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebocoran Akun E-mail 28 Institusi Pemerintah Diduga akibat Malware Trojan

Kompas.com - 25/04/2022, 12:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 28 institusi yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dilaporkan mengalami kebocoran data kredensial surat elektronik atau e-mail.

Hal itu terungkap dari hasil penelusuran yang dilakukan DarkTracer dan dianalisis oleh pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya. Menurut DarkTracer, kebocoran kredensial e-mail terjadi karena aksi perangkat jahat (malware).

Menurut Alfons, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab akun e-mail milik lembaga pemerintah berhasil dibobol oleh peretas menggunakan malware.

Baca juga: Ketua MPR Nilai RI Perlu Miliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber

Dia mengatakan, jika malware yang dimaksud oleh DarkTracer untuk membobol akun e-mail milik para pegawai kementerian hingga pemerintah daerah adalah trojan, maka modus yang digunakan adalah dengan mencuri ketukan kibor atau dikenal dengan istilah keylogger.

"Trojan bisa masuk ke perangkat anda ketika Anda menginstal perangkat lunak bajakan (crack), menumpang freeware di mana ia akan ikut terinstal secara otomatis ketika Anda menginstal freeware tersebut, atau ketika anda ingin menonton konten video bajakan dan diminta untuk menyetujui instalasi aplikasi tertentu sebagai syarat untuk melihat konten bajakan tersebut," kata Alfons dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Untuk mencegah menjadi korban trojan keylogger, Alfons menyarankan para pegawai kementerian sampai pemerintah daerah harus melindungi perangkat komputer dengan antivirus yang memiliki fitur perlindungan identitas dan perlindungan daring.

Menurut Alfons, fitur perlindungan itu akan tetap melindungi korban dari pencurian kredensial atau keylogging, sekalipun perangkat jahat trojan berhasil menginfeksi komputer dan berusaha menjalankan aksinya. Hal itu disebabkan karena semua ketukan kibor pada perangkat komputer akan dilindungi dengan enkripsi.

Baca juga: Pakar Ungkap Kebocoran Akun Email dari Kemenag sampai KemenPU

"Pastikan perangkat anda dilindungi oleh antivirus yang memiliki kemampuan menjaga perangkat keras anda dari aksi pencurian password," ujar Alfons.

Daftar mail server institusi pemerintah yang mengalami kebocoran e-mail menurut DarkTracer adalah sebagai berikut :

1. mail.kemenag.go.id (326)
2. mail.polri.go.id (114)
3. mail.atrbpn.go.id (104)
4. mail.bps.go.id (100)
5. sakti.mail.go.id (96)
6. webmail.kemenkeu.go.id (85)
7. mailhost.bpd.go.id (84)
8. mail.jabarprov.go.id (79)
9. email.pajak.go.id (46)
10. mail.go.id (37)
11. mail.kemendikbud.go.id (25)
12. mail.dephub.go.id (21)
13. mail.customs.go.id (20)
14. mail.esdm.go.id (14)
15. mail.kejaksaan.go.id (13)
16. mail.kemenkumham.go.id (13)
17. webmail.bnn.go.id (13)
18. email.jakarta.go.id (11)
19. mail.bppt.go.id (11)
20. mail.pertanian.go.id (11)
21. mail.ojk.go.id (10)
22. mail.kemsos.go.id (7)
23. mail.pom.go.id (7)
24. mail.bkkbn.go.id (6)
25. webmail.kpu.go.id (6)
26. mail.bpk.go.id (5)
27. mail.kemenpppa.go.id (5)
28. mail.pu.go.id (4)

Alfons mengatakan, kebocoran kredensial e-mail perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dengan berbekal data itu peretas dapat mengakses peladen surel institusi secara sah dan mengirimkan e-mail menggunakan akun yang bocor tersebut.

Menurut Alfons, jika pelaku berhasil meretas akun surel yang bocor, maka mereka akan mampu menembus perlindungan antispam yang canggih sekalipun seperti Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), dan DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance).

Baca juga: Hindari Pakai WiFi Publik untuk 3 Hal Ini, Pakar Uper: Rentan Kejahatan Siber

Alfons mengatakan, kebocoran kredensial e-mail domain atau subdomain institusi pemerintah dan swasta sangat berbahaya karena orang yang menerima surel dari akun yang berhasil diretas tidak curiga. Akhirnya mereka akan terkecoh dan menjadi korban rekayasa sosial mengatasnamakan lembaga yang bersangkutan.

"Jika dikombinasikan dengan rekayasa sosial dan situs phishing akan dengan mudah mengecoh korbannya baik untuk mendapatkan kredensial lain ataupun mendapatkan keuntungan lain seperti keuntungan finansial," ucap Alfons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com