Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta Luhut Mundur, Jubir: Kita Sabar Saja

Kompas.com - 22/04/2022, 12:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Jodi Mahardi menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Jodi, pihaknya memilih bersabar menghadapi kritikan yang disampaikan.

"Kita sabar saja," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Politisi PDI-P: Harapan Standar Etis terhadap Luhut Tinggi

Lebih lanjut, Jodi menjelaskan perihal big data yang pernah diungkapkan oleh Luhut. 

Adapun Luhut mengklaim ada big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Informasi soal big data pertama kali diungkapkan oleh Luhut saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast.

Soal big data itu menjadi pembahasan hangat di masyarakat karena dianggap hanya mengada-ada.

"Di podcast, Pak Menko mengatakan, '...…karena gini, kita kan punya big data, saya ini lihat big data, big data itu meng-grab kira-kira 110 juta… macam-macam, Facebook, macam-macam, …kadang ada orang main Twitter, Twitter itu kan kira-kira 10 jutalah… kalau di menengah bawah ini, itu ngomong pokoknya pengen tenang, …ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin kan, sakit gigi dengar kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah… itu menimbulkan enggak bagus… masak terus-terusan gitu…'," ujar Jodi menjelaskan apa yang disampaikan Luhut saat itu.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

Apabila diringkas, menurutnya, ada tiga poin yang disampaikan Luhut pada penjelasan tersebut.

"Pertama, Pak Luhut melihat big data aspirasi politik masyarakat (yang disebut dengan estimasi 110 juta data dari berbagai platform media sosial)," tutur Jodi.

"Kedua, dari big data tersebut dibaca aspirasi sebagai berikut: kelas menengah bawah resah dengan situasi ekonomi, dan terganggu dengan polarisasi politik," lanjutnya.

Ketiga, keluhan tersebut datang dari warga dengan afiliasi politik yang beragam (dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai pilihan politik).

Tetapi, kata Jodi, pernyataan Luhut itu kemudian berputar oleh beberapa media.

"Sekarang menjadi kesimpulan: 'LBP memiliki big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu 2024.' Ini berbeda sekali dengan tiga poin itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melayangkan sejumlah kritik kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com