Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman di Bidang Ipoleksosbudhankam

Kompas.com - 06/04/2022, 00:15 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, kebiasaan, dan agama serta kepercayaan yang beranekaragam. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari belasan ribu pulau.

Kenyataan ini dapat menjadi ancaman yang serius jika tidak disikapi dengan baik. Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami berbagai masalah sejak kemerdekaan, baik di bidang militer maupun non-militer.

Permasalahan di bidang non-militer yang dimaksud, yakni di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Berikut ancaman di bidang ipoleksosbudhankam di Indonesia.

Baca juga: Pengertian Integrasi Nasional beserta Contohnya

Bidang ideologi

Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis. Akibat penolakan ini, pengaruh dari negara-negara komunis tidak terlalu besar dan tampak di Indonesia.

Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada paham liberalisme yang menekankan pada aspek kebebasan individual.

Pengaruh negatif dari paham ini, misalnya gaya hidup mewah, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada perilaku seks bebas dan berbagai kemerosotan moral lain.

Jika tidak diatasi, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia.

Bidang politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia.

Bentuk ancaman yang masih berpotensi digunakan untuk menekan negara lain, termasuk Indonesia, yakni intimidasi, provokasi dan blokade politik.

Dari dalam negeri, salah satu bentuk ancaman di bidang politik adalah separatisme. Aksi separatisme dapat berbentuk perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata.

Pola perjuangan tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional.

Baca juga: Alasan Pentingnya Membangun Integrasi Nasional

Bidang ekonomi

Ancaman di bidang ekonomi berkaitan erat dengan globalisasi perekonomian. Adanya globalisasi menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal, barang dan jasa.

Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun, sebaliknya, produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia.

Ancaman di bidang ekonomi, yaitu:

  • berlimpahnya barang impor,
  • perekonomian yang dikuasai asing,
  • kesenjangan sosial,
  • pengangguran dan kesempatan kerja yang semakin sempit,
  • kemiskinan yang sulit dikendalikan, dan
  • korupsi yang merajalela.

Bidang sosial budaya

Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi ancaman dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.

Isu-isu ini menjadi titik awal munculnya masalah separatisme, terorisme dan kekerasan. Sementara ancaman dari luar, muncul sebagai akibat dari globalisasi, seperti:

  • gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri;
  • munculnya hedonisme, seperti mabuk-mabukan, foya-foya, pergaulan bebas, dan lain-lain;
  • adanya sikap individualisme;
  • munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dulu;
  • memudarnya semangat gotong royong, kepedulian dan solidaritas pada sesama;
  • lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Baca juga: 10 Faktor Penghambat Integrasi Nasional

Bidang pertahanan dan keamanan

Masalah teror dan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) menjadi ancaman serius di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum harus diperbaiki.

Semakin sering muncul masalah mengakibatkan hilangnya kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Hal ini harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah yang semakin besar di kemudian hari.

 

Referensi:

  • Wahono, dan Abdul Atsar. 2019. Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com