Pertimbangan dalam Memilih Sistem Pemilu

KOMPAS.com - Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum atau pemilu yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung untuk mewujudkannya.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Bagian atau komponen yang saling bergantung dan saling berinteraksi.

Untuk mewujudkan negara yang demokratis, pemilu adalah cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Sistem pemilihan atau electoral system merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan diakibatkan adanya perbedaan sistem kepartaian, kondisi politik, dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, serta jenis sistem politik.

Sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama. Terlebih bagi negara majemuk seperti Indonesia.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Responden Tolak Pemilu Diundur

Melalui sistem pemilu yang dilaksanakan dengan baik, konflik yang berpotensi muncul dapat diatasi oleh wakilnya yang duduk di parlemen.

Oleh karena itu, diperlukan sejumlah pertimbangan dalam menentukan sistem pemilihan umum, yaitu:

• Perhatian pada Representasi: Representasi atau keterwakilan yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, sistem kepartaian, dan wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili pemilihnya.
• Membuat Pemilu Mudah dan Bermakna: Pemilu adalah proses yang mahal, baik secara ekonomi maupun politik. Oleh karenanya, pelaksanaannya harus bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta mereka yang memiliki keterbatasan, seperti tunanetra, tunadaksa, dan lain-lain.
• Memungkinkan Perdamaian: Masyarakat pemilih memiliki latar belakang yang berbeda. Maka perbedaan tersebut harus bisa didamaikan melalui sistem pemilu yang dipilih.
• Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan Stabil: Sistem pemilu harus mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, sehingga akan efektif dalam membuat kebijakan.
• Mewujudkan Pemerintah yang Akuntabel: Sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel.
• Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih: Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang dipilih dalam pemilu. Sehingga si pemilih dapat mengawasi kinerjanya.
• Mendorong Partai Politik Bekerja Lebih Baik: Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, memerhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk pemilihnya.
• Mempromosikan Oposisi Legislatif: Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atas pemerintah.
• Mampu Membuat Proses Pemilu Berkesinambungan: Sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan menjadikan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih pemimpin.
• Memerhatikan Standar Internasional: Standar internasional yang dimaksud misalnya isu Hak Asasi Manusia atau HAM, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.

Baca juga: Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Pancasila

Pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya bisa diterapkan di negara demokratis. Di negara dengan sistem politik yang otoriter atau komunis, pertimbangan di atas menjadi tidak relevan dan bahkan pemilu itu sendiri tidak dilaksanakan.

Pemilu merupakan proses politik yang kompleks karena membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang besar.

Terlaksananya pemilu dengan baik menuntut sistem yang cocok dengan kondisi masing-masing negara. Akan tetapi, sebaik apapun sistem yang dirancang, perlu diimbangi dengan regulasi dan penegakan hukum agar proses pemilu tidak dimanipulasi.

Referensi

• Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis. Depok: PT Rajagrafindo Persada