PPATK Harap Ada Sinergi Antarlembaga Cegah Kebocoran Pajak Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana berharap ada sinergi antarlembaga negara untuk mencegah kebocoran penerimaan negara dari pajak karbon di Indonesia.

Sebab penerimaan negara dari pajak karbon dapat membantu proses percepatan program pemerintah terkait penggunaan energi terbarukan.

“Untuk mendukung komitmen pemerintah mengimplementasikan sustainable development goals,” tutur Ivan dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi Juli 2022

Dalam pandangannya, sinergi atas lembaga penting dilakukan karena penerapan pajak karbon yang masif berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara.

“Teridentifikasi dilakukan para oknum pelaku usaha melalui tax invation, tax fraud, korupsi serta tindak pidana pencucian uang,” paparnya.

Maka Ivan mengingatkan para pelaku usaha senantiasa melaporkan transaksinya pada PPATK.

Hal tersebut juga menjadi kunci mencegah kebocoran dana dari penerimaan pajak karbon.

“Kewajiban pelaporan ke PPATK dapat membantu pelaksanaan tugas PPATK dalam melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang terindikasi ada kebocoran penerimaan negara atas pajak karbon,” imbuhnya.

Diketahui pemerintah berencana menerapkan tarif baru untuk karbon paling rendah yaitu Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Sebagai tahap awal pajak karbon akan dikenakan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) batubara.

Pajak karbon dikenakan karena emisi karbon memberikan dampak negatif untuk lingkungan hidup.

Baca juga: Sri Mulyani Umumkan Pajak Karbon Batal Berlaku 1 April 2022

Mulanya pajak karbon akan mulai diimplementasikan 1 April 2022, namun ditunda hingga 1 Juli 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menyebut alasan penundaan karena pemerintah ingin menyiapkan aturan turunan yang konsisten dan baik.

Sebab aturan turunannya perlu mengharmonisasikan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.