Kembali Bicara Soal Penundaan Pemilu, Bahlil Lahadalia: Jangan Diharamkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali berbicara soal penundaan Pemilu 2024.

Dia mengklaim, dukungan terhadap wacana penundaan pemilu juga disampaikan oleh para politisi di parlemen. 

Sebab, kata Bahlil, tidak ada yang bisa melarang untuk menyatakan pendapatnya, termasuk terkait dengan penundaan pemilu.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Menurut dia, wacana penundaan pemilu termasuk sebuah pemikiran yang konstrukti untuk kebaikan bangsa.

Baca juga: Kembali Bicara Penundaan Pemilu, Menteri Investasi: Pengusaha Butuh Kepastian dan Stabilitas Politik

Dalam sebuah negara demokrasi, menyatakan sebuah pendapat, termasuk penundaan pemilu, adalah sesuatu hal yang wajar.

"Itu (penundaan pemilu) wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana, boleh atau tidak, monggo diselesaikan di sini," jelasnya.

Di sisi lain, Bahlil berpendapat bahwa dari sisi investasi, penundaan pemilu dinilai baik.

Dengan catatan, kata dia, penundaan tersebut dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan (UU).

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," pungkasnya.

Melansir Kompas.tv, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Baca juga: ICW Minta Penjelasan Luhut Terkait Pengumpulan Data Penundaan Pemilu dengan Tugas sebagai Menko Marves

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya