Kompas.com - 30/03/2022, 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mencatat perbaikan signifikan dalam indeks kota toleransi sepanjang 2021 berdasarkan hasil riset SETARA Institute terbaru.

Berdasarkan indeks itu, Jakarta kini ada di posisi 40 dari 94 kota di seluruh Indonesia (empat kota administrasi DKI Jakarta telah dijadikan satu). Pada 2020, DKI Jakarta ada di peringkat 82.

Perbaikan sebanyak 42 peringkat itu  hanya kalah dari Kota Banjarmasin yang naik 44 peringkat dari 62 (2020) menjadi 18 (2021).

Baca juga: Depok Kota Paling Intoleran Berdasarkan Riset Setara Institute 2021

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, mengapresiasi perbaikan tersebut.

DKI Jakarta sempat jadi kota paling intoleran pada 2017 dan kota ketiga paling intoleran pada 2018.

"Setelah Pilkada 2017, waktu itu Pak Anies belum membuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) baru, artinya pada variabel itu kami tidak bisa nilai," kata Ismail kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

"Lalu harus diakui, khususnya di 2021, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) DKI itu bekerja sangat serius, dipimpin oleh Professor Dede Rosada, lalu konflik (pendirian) tujuh gereja juga diselesaikan di tahun 2021. Artinya memang ada peningkatan dan itu kami catat," ujar Ismail.

Penguatan peran FKUB oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap sangat signifikan hingga provinsi tersebut juga berhasil meraih Penghargaan Kerukunan (Harmony Award) dari Kementerian Agama pada tahun yang sama.

Dalam indeks kota toleran terbaru ini, Kota Singkawang di Kalimantan Barat dinobatkan sebagai kota paling toleran dengan skor 6,483. Sementara itu, Kota Depok di Jawa Barat menempati urutan paling buncit dalam pemeringkatan yang sama dengan skor 3,577.

SETARA Institute menetapkan empat variabel dan delapa indikator dalam riset tersebut, yaitu:

  1. Regulasi pemerintah kota (RPJMD/produk hukum lain [10 persen] dan kebijakan diskriminatif [20 persen]).
  2. Tindakan pemerintah (pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi [10 persen] dan tindakan nyata terkait peristiwa itu [15 persen]).
  3. Regulasi sosial (peristiwa intoleransi (20 persen) dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi (10 persen).
  4. Demografi agama (heterogenitas keagamaan penduduk [5 persen] dan inklusi sosial-keagamaan [10 persen]).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.