Jokowi Marah-marah ke Menteri, Pengamat Ingatkan soal Jebakan Politik Simbolisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarahan Presiden Jokowi terhadap sejumlah kementerian yang boros menggunakan produk impor dianggap tak terlepas dari politik simbolisme.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, cara ini juga kerap diperagakan oleh pendahulu Jokowi, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dengan kemarahan itu tadi, yang menarik adalah bahwa sebagaimana SBY, tingkat popularitas dan kepuasaan publik terhadap jokowi dan pemerintahannya bisa dijaga pada tataran yang relatif tinggi," kata Arif dalam diskusi daring bertajuk "Jokowi Jengkel: Menuju Reshuffle Kabinet", Minggu (27/3/2022).

"Artinya, seperti halnya SBY, Jokowi berhasil mengisolasi persoalan. Ketika mereka marah kepada menteri, serupa seperti SBY, Jokowi sedang meletakkan bahwa problemnya ada pada menteri, bukan pada presiden," imbuhnya.

Baca juga: Murka Jokowi Menteri Pakai Barang Impor, Mutu Produk Lokal Disebut Harus Bersaing

Di samping itu, lanjut Arif, kemarahan Jokowi ini pun dapat ditafsirkan sebagai sebuah desakan terhadap mitra-mitra koalisinya.

Hal ini tak terlepas bahwa kursi-kursi menteri di era Jokowi, sebagaimana SBY, bukan hanya soal kinerja pemerintahan melainkan juga distribusi kue kekuasaan terhadap partai-partai politik.

Ketika "marah-marah" saat memberikan pengarahan secara virtual di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022), Jokowi sendiri menyinggung soal reshuffle, isu yang memang belakangan juga berembus kian kencang.

"Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," ujar Jokowi.

Baca juga: Daftar Kementerian dan Lembaga yang Kena Omel Jokowi soal Belanja Barang Impor

Politik simbolisme ini, ujar Arif, merupakan pretensi buruk dalam kancah politik nasional.

Menunjukkan kemarahan di publik mengaburkan persoalan yang seharusnya dibenahi lewat kebijakan.

"Politik kita menyediakan banyak panggung untuk bisa diakses dengan mudah oleh publik dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Kalau presiden marah kan ekspresinya terlihat. Bandingkan kalau presiden menyusun kebijakan," jelas Arif.

"Apakah ini kemudian secara esensial bisa mengubah kinerja pemerintahan, jawabannya tidak. Kemarahan presiden pada menterinya di hadapan publik sebetulnya memberi kita jebakan politik simbolisme, seolah marah berarti bekerja," tuturnya.