Kompas.com - 27/03/2022, 08:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and Interational Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, kegeraman Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah menterinya yang membeli barang impor untuk pengadaan barang program pemerintah sebagai hal yang wajar. Namun, dia menilai program mencintai produk dalam negeri tidak bisa dipaksakan kepada rakyat.

"Sebagai menteri atau pejabat pemerintahan tertinggi, kalau ada perintah atau program dari presiden tentu harus dijalankan. Kalau terpaksa pun enggak apa-apa," kata Rizal kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Simak Lagi Daftar Barang Impor yang Bikin Jokowi Jengkel

Menurut Rizal, Pemerintah juga dipersilakan mengajak masyarakat mencintai produk buatan dalam negeri. Namun, menurut dia, bukan berarti pemerintah seolah-olah melarang impor.

"Enggak mungkin Indonesia produksi semua barang-barang yang dibutuhkan. Kalau kita produksi pun mungkin belum tentu bisa dijual dengan harga yang kompetitif," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, kegiatan impor juga turut andil dalam mengembangkan perekonomian. Menurut dia yang menjadi persoalan bukan seberapa banyak produk yang bisa diekspor, tetapi bagaimana kualitas barang yang dieskpor apakah bisa bersaing atau tidak.

Baca juga: Jokowi Minta Erick Thohir Copot Dirut BUMN yang Kebanyakan Impor

"Sebagai contoh Amerika Serikat dan China, mereka buat sendiri produk dalam negeri, produsen, tapi mereka juga impor. Agak against nature kalau melarang impor, boleh gunakan produk dalam negeri, tapi bukan berarti impor dilarang," ucap Rizal.

Rizal lantas menyinggung soal latar belakang Presiden Joko Widodo sebagai pengusaha. Menurut dia, sebagai pengusaha seharusnya Jokowi memahami alur produksi. Sebab tidak seluruh pengusaha bisa membuat produk dan menguasai semua bahan baku produksi.

"Latar belakang Presiden dia kan pengusaha, mestinya dia memahami dong yang namanya proses produksi enggak bisa dikerjakan semuanya. Pasti dalam proses produksinya ada bahan baku yang diambil dari pengusaha lain atau malah harus diimpor," ujar Rizal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.