Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet Saat Beri Pengarahan ke Menteri-menteri dan Kepala Daerah

Kompas.com - 25/03/2022, 10:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara tiba-tiba menyinggung soal perombakan atau reshuffle kabinet, saat memberikan pengarahan secara virtual di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengungkapkan kekesalannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir, karena masih ada direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang banyak menggunakan produk impor.

Sehingga, ia meminta kepada Erick agar dirut tersebut dicopot.

"Saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti. Ngapain kita (pertahankan)?" ucap Jokowi.

Tak sampai di sana, Jokowi turut menyinggung kementerian yang masih banyak mengkonsumsi produk impor untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Baca juga: Nilai Impor Tinggi, Jokowi: Bodoh Banget Kita ini Tidak Beli Barang Dalam Negeri

Pada saat itulah, Kepala Negara mengucapkan kata reshuffle. Sembari berkelakar, Jokowi mengatakan, reshuffle merupakan wewenangnya.

"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Resuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," lanjut Jokowi sambil menghela nafas panjang seakan mengungkapkan kekesalannya.

Merespon ucapan Jokowi, para kepala daerah dan menteri yang hadir dalam kegiatan itu langsung memberikan tepuk tangan. Bahkan, para menteri yang tak luput dari sorotan kamera pun nampak tersenyum.

Sebut saja, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jokowi lantas melanjutkan pemaparannya. Menurutnya anggaran untuk konsumsi barang dan jasa sudah ada, baik itu di dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Baca juga: Jokowi Jengkel karena Impor Tinggi: APBN Kita Kok Dibelikan Barang Impor, Geregetan Saya

Sehingga hanya tinggal kemauan kementerian, pemda hingga BUMN untuk membelanjakan anggaran mereka guna membeli produk dalam negeri.

"Tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit. Saya awasi betul, saya minta ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri karena sering di marketplace ada yang namanya agregator, ngecapin," kata Jokowi.

"Heh jangan pikir kita enggak ngerti, saya sudah peringatkan dua kali," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com