Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, RI Dinilai Bisa Jadi Juru Damai

Kompas.com - 24/03/2022, 13:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, menyusul langkah AS mendorong Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20.

Menurut Hikmahanto, Indonesia harus segera bertindak menyukseskan KTT G20 dan memastikan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara hadir.

"Kemenlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara AS dengan sekutunya dan Rusia," kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: PM Australia Tak Terima Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Hikmahanto mengatakan, pemerintah bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutu untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia.

Hal serupa, kata dia, juga harus dilakukan perwakilan Indonesia di Rusia.

"Selanjutnya Menlu berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan ke Rusia," ujarnya.

Lebih lanjut, Hikmahanto mengatakan, Menteri Luar Negeri dapat melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan pemerintah Indonesia.

"Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, AS dan sekutu Baratnya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G20 atas invasinya ke Ukraina.

Hal tersebut dikatakan oleh sejumlah sumber yang terlibat dalam diskusi "pemecatan" Rusia dari keanggotaan G20 kepada Reuters.

Namun, setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara dalam G20 seperti China, India, Arab Saudi.

Sejauh ini, Rusia telah menghadapi serangkaian sanksi internasional yang dipimpin oleh Barat yang bertujuan untuk mengucilkannya dari perekonomian global.

Salah satu sanksi tersebut secara khusus menutupnya dari sistem bank global SWIFT dan membatasi transaksi oleh bank sentralnya.

“Ada diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia untuk menjadi bagian dari G20,” kata sumber senior dari kelompok G7.

“Jika Rusia tetap menjadi anggota (G20), itu akan menjadi organisasi yang kurang berguna,” kata sumber tersebut sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: AS dan Sekutu Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: RI Jangan Terbawa Arus

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menanggapi pertanyaan apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak untuk mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu dengan pemimpin NATO.

“Kami percaya bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa untuk Rusia di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional,” ujar Sullivan.

Sullivan menuturkan, AS berencana untuk berkonsultasi dengan sekutunya sebelum pernyataan lain dibuat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com