Akhir Maret, Kemendagri Serahkan Aturan soal Otorita IKN ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Adminsitrasi Kewilayahan Kementeriann Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal ZA mengatakan, pihaknya menginisiasi rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kewenangan Khusus Otorita ibu kota negara (IKN).

Menurutnya, salah satu aturan turunan dari UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Maret.

"Ditargetkan pada akhir Maret 2022 peraturan turunan khususnya di pelaksanaan tugas dan fungsi bisa diserahkan ke Presiden Joko Widodo," ujar Syafrizal dalam keterangannya pada Rabu (23/3/2022).

Baca juga: KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara

"Kami sesuai target Maret ini menyelesaikan rancangan PP tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN," lanjutnya.

Untuk itu Syafrizal meminta semua pihak di Kemendagri yang terlibat penyusunan rancangan peraturan tersebut segera merampungkannya.

Dia menekankan hanya tersisa waktu kurang dari delapan hari lagi untuk kemudian rancangan kepada Bappenas dan lantas diserahkan ke presiden.

"Tolong sisihkan watunya, kalau tidak saya laporkan ini kementerian atau lembaga lama ini. Kalau tidak cukup waktu di siang hari, ayo kita di malam hari, makin malam makin mantap,” tegas Syafrizal.

Lebih lanjut Syafrizal juga menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerima aspirasi Persatuan Masyarakat adat dan pemangku kesultanan se-Kalimantan.

Dalam hal ini keterlibatan putra-putra Kalimantan di IKN Nusantara, akan menjadi salah satu perhatian dan menjadi salah satu variabel dalam pertimbangan pengambilan kebijakan pada Otorita IKN.

"Otorita IKN yang berwenang untuk mengimplementasikan soal aspirasi masyarakat dengan demikian aspirasi masyarakat setempat akan dilindungi dan diperhatikan," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan, ada enam aturan turunan dari UU IKN yang sedang disiapkan pemerintah.

Keenamnya yaitu, peraturan pemerintah (PP) Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, PP Pendanaan dan Penganggaran Ibu Kota Nusantara, peraturan presiden (Perpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

Lalu, Perpres Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perpres Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dan Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sidik mengungkapkan, pemerintah juga melaksanakan kegiatan konsultasi publik yang dilakukan untuk menerima pandangan, tanggapan, hingga masukan masyarakat untuk memastikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan konstitusional.

Konsultasi publik akan diselenggarakan pada Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022 di Balikpapan.

Baca juga: Wakil Kepala Otorita IKN: Kami Ingin Buat Keajaiban Tanpa Langgar Aturan

"Mari bergabung via Zoom atau melalui live streaming di website resmi ikn.go.id," tutur Sidik.

Dia menambahkan, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengamanatkan pembentukan peraturan turunan UU IKN yang wajib ditetapkan dalam waktu paling lama dua bulan, sejak UU IKN diundangkan.

Jika dihitung dari penandatanganan UU IKN pada 15 Februari 2022 oleh Presiden Joko Widodo maka peraturan turunan paling lambat terbit pada 15 April 2022.