Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Belum Dibahas, KPU: Bukan Berarti Pemilu Tidak Jadi 2024...

Kompas.com - 23/03/2022, 09:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memastikan pemilu tetap diselenggarakan sesuai jadwal pada 2024 kendati anggarannya belum kunjung dibahas parlemen hingga sekarang.

Menurutnya, anggaran yang belum dibahas bukan berarti tanda-tanda pemilu akan ditunda.

"Dari segi kepastian anggarannya ada dan dia sudah siap dicairkan, itu tersedia," kata Hasyim dalam program GASPOL Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

"Jadi kita enggak perlu khawatir tentang anggarannya, seperti 'wah anggarannya tidak ada berarti tidak jadi pemilu'," jelasnya.

Baca juga: Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

Ia melanjutkan, anggaran itu sudah tersedia, namun hanya menunggu waktu yang tepat untuk diluncurkan.

"Di 2021, kita sudah punya gambaran angkanya segini, setelah diperiksa jadi turun di angka sekitar Rp 76 (triliun). Ini masih dimatangkan lagi," ujar Hasyim.

Ia berujar, anggaran Pemilu 2024 bersifat multiyears selama 4 tahun.

"Total mungkin sekitar 61-62 (triliun) tapi masih dibicarakan kepastiannya," lanjutnya.

Sebelumnya, desakan agar anggaran Pemilu 2024 segera dibahas sempat dikemukakan berbagai akademisi di tengah-tengah isu penundaan pemilu.

Perludem, misalnya, mendesak para pengambil keputusan untuk segera membahas anggaran Pemilu 2024 sebagai bukti komitmen menyelenggarakan pemilu pada 2024 nanti.

Jika tidak, maka tak heran apabila publik menilai bahwa pemerintah, DPR, maupun KPU, tidak cukup serius untuk melangsungkan pemilu pada 2024 sehingga membiarkan isu penundaan pemilu terus bergulir.

"KPU juga harus ditagih mana PKPU (peraturan KPU), tahapan dan jadwal pemilu karena PKPU, tahapan dan jadwal pemilu adalah prasyarat pembahasan anggaran," jelas peneliti Perludem, Nurul Amalia, dalam diskusi daring pada Rabu (16/3/2022).

Nurul menyebutkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bicara bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 tidak ada atau kurang.

Pasalnya, semua pengambil keputusan seharusnya sudah mafhum bahwa setiap 5 tahun sekali negara ini bakal menggelar pemilihan umum, sehingga rancangan anggaran semestinya sudah disiapkan sejak awal.

Baca juga: Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

"Kita butuh ada anggaran, PKPU, tahapan dan jadwal untuk memastikan para pihak bahwa pemilu 2024 itu terselenggara," ujar Nurul.

Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo juga didesak buat segera melantik komisioner baru KPU dan Bawaslu.

Sebab, Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim bahwa pembahasan anggaran Pemilu 2024 lebih baik bila dilakukan setelah pelantikan para komisioner baru KPU dan Bawaslu terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com