Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir

Kompas.com - 22/03/2022, 18:00 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Hari kedua Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 masih melanjutkan General Debate yang membahas isu global.

Salah satunya adalah mengenai Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir dari The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, traktat larangan itu mencegah negara-negara mengembangkan senjata nuklir untuk pertama kalinya atau mengembangkan senjata nuklir yang lebih kuat bagi negara-negara yang sudah memilikinya.

“Traktat juga mencegah potensi kerusakan besar oleh dampak akibat radioaktif ledakan nuklir ke manusia, hewan dan tumbuhan,” ujarnya saat memimpin Sidang IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).

Puan berharap, seluruh negara anggota IPU mengedepankan asas perdamaian dan menjauhi kekerasan dalam model apa pun.

“Seperti dalam pidato saya di pembukaan IPU ke-144, tantangan dan ketidakpastian hanya bisa diatasi jika kita bersatu, bekerja sama, dan jika kita dapat memperkuat kerja sama internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: IPU Ke-144, Puan Sebut Proposal Resolusi Konflik Rusia-Ukraina dari Selandia Baru Sejalan dengan Indonesia

Sementara itu, Executive Secretary of CTBTO Robert Floyd yang menjadi pembicara dalam forum tersebut mengapresiasi komitmen Indonesia terhadap Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir.

“Indonesia masih menjadi pendukung yang kuat atas traktat ini, untuk itu kami ucapkan terima kasih,” ungkapnya.

Sidang IPU ke-144 turut membahas penanganan perubahan iklim yang menjadi tema dalam forum parlemen internasional ini.

Delegasi Indonesia juga sudah mendapat giliran untuk berbicara di General Debate IPU ke-144, Selasa.

Terkait usulan emergency item terkait resolusi konflik Rusia-Ukraina, Indonesia menegaskan IPU bisa menjadi jembatan kedua negara. Indonesia pun meminta forum IPU mendengar masukan dari semua pihak.

Baca juga: Pimpin Sidang IPU Ke–144, Puan Sebut Parlemen Perlu Mobilisasi Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim

Delegasi Indonesia juga menyatakan penyusunan resolusi dari IPU terkait konflik Rusia-Ukraina harus dengan pendekatan demokrasi, perdamaian, dan mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Duka atas jatuhnya pesawat di China

Pada kesempatan itu, Puan turut menyampaikan duka cita kepada delegasi dan rakyat China atas jatuhnya pesawat penumpang di China pada Senin (21/3/2022) waktu setempat.

“Sebelum memulai sesi selanjutnya, saya ingin menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya bagi delegasi dan rakyat Tiongkok atas jatuhnya pesawa China Eastern Airlines MU 5735,” ujarnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengajak delegasi IPU untuk jeda sesaat memberikan empati bagi China atas insiden kecelakaan pesawat tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com