Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2022, 17:15 WIB

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam mobilisasi aksi nyata mengatasi perubahan iklim.

Parlemen juga dituntut untuk lead by example atau menjadi contoh pemimpin yang baik dalam menjalankan program kerja yang ramah lingkungan,” katanya seperti yang dimuat dalam laman dpr.go.id, Senin (21/3/2022).

Pernyataan tersebut Puan sampaikan saat sesi Governing Council IPU Assembly dalam Sidang Umum Inter–Parliamentary Union (IPU) ke–144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin.

Menurut Puan, forum IPU ke-144 memberi kesempatan bagi parlemen untuk berada di garda terdepan dalam mencapai zero emission atau emisi nol.

Baca juga: Buka Sidang ke-144 IPU, Jokowi: Kita Hadapi Hal yang Mengerikan, Perubahan Iklim

Oleh karenanya, ia mengajak seluruh dunia untuk melakukan aksi nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam forum bertemakan "Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change" itu, ia mengatakan, perubahan iklim merupakan krisis nyata dan telah terjadi lebih cepat dari masa–masa sebelumnya.

“Saat ini bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 sampai 2030, maka target pemanasan bumi 1,5 hingga 2 derajat celsius sulit tercapai,” imbuh Puan.

Untuk mengatasi itu, ia mendorong agar pertemuan forum parlemen internasional seperti IPU dapat memobilisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Baca juga: 3 Dampak Perubahan Iklim di Benua Antartika

Selain dorongan, sebut Puan, diperlukan pula komitmen negara–negara berkembang melalui bantuan dana maupun investasi untuk mendukung transisi dan transfer teknologi energi bersih.

Kontribusi bersama menjawab tantangan global

Selain isu perubahan iklim, Puan berharap, forum IPU dapat menjadi momentum bersama bagi parlemen dunia untuk berkontribusi menjawab tantangan global.

Ia menyebut tujuan pembentukan IPU pada 1889 dalam memperjuangkan perdamaian dinilai masih relevan. Hal ini dibutuhkan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas dunia yang masih mengalami tantangan konflik hingga kini di berbagai belahan dunia.

Baca juga: Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen dalam Menjembatani Perbedaan Antarnegara pada IPU ke-144

“Invasi yang terjadi di Ukraina, pencapaian kemerdekaan penuh Palestina, krisis demokrasi di Myanmar, dan berbagai konflik menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya keras menuju perdamaian,” kata Puan.

Untuk mewujudkan perdamaian, ia mengatakan, parlemen perlu berperan aktif menjembatani perbedaan antar negara dan berupaya membangun saling kepercayaan.

Puan pun mendorong terwujudnya diplomasi preventif untuk menghindari terjadinya perang dan konflik.

“Kita (parlemen) harus selalu membangun kebiasaan berdialog dan selalu mengutamakan diplomasi. Semua negara harus mematuhi hukum internasional piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan menghormati integritas teritorial suatu negara,” ucapnya.

Baca juga: PBB Tak Akan Gelar Pemungutan Suara Terkait Resolusi Kemanusian di Ukraina Bikinan Rusia

Sementara itu, terkait penanganan pandemi, Puan mengajak negara–negara parlemen dunia mendorong akselerasi pemerataan vaksin global. Dengan begitu, target vaksinasi 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022 dapat tercapai.

“Dalam melakukan pemulihan global, kita (parlemen) tidak cukup hanya menekankan kepada agenda pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kita harus mendorong agar agenda pemulihan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.