Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kriteria Pemilihan Strategi Kebijakan Publik

Kompas.com - 19/03/2022, 04:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak.

Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi.

Sementara, pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh anggota sistem politik yang melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem dari level bawah (RT dan RW) hingga hubungan dengan luar negara.

Setiap tahap dalam kebijakan terdapat proses penyaringan dan pemilihan. Proses penyaringan dan pemilihan pada dasarnya adalah kegiatan analisis.

Pada tingkat pemilihan strategi kebijakan, Hal utama adalah melakukan identifikasi berbagai alternatif strategi kebijakan. Kemudian dilakukan penyaringan terhadap strategi yang paling memenuhi syarat.

Baca juga: Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri

Kriteria yang dipakai dalam pemilihan strategi kebijakan bersifat multidimensional. Kriteria-kriteria yang biasa dipakai dalam memilih strategi kebijakan adalah:

Efektivitas

Pemilihan strategi kebijakan berdasarkan kapasitasnya memenuhi tujuan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat.

Contohnya adalah persoalan tentang kebijakan investasi modal asing yang lebih luas dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya dapat memperluas kesempatan kerja.

Akan tetapi, efektifitas dari strategi kebijakan tersebut dalam memecahkan permasalahan masyarakat masih menjadi pertanyaan.

Efisiensi

Kriteria efisiensi mengukur besarnya pengorbanan atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Efisiensi sering dipakai dalam ukuran keuangan. Contohnya adalah dalam mengukur biaya per unit, seperti besarnya biaya per meter persegi sebuah bangunan dan besarnya biaya per kubik air dari suatu irigasi.

Kriteria efektivitas dan efisiensi memiliki perbedaan dalam ukuran, tujuan, dan biaya. Selain itu, efisiensi lebih berorientasi kuantitatif, sedangkan efektivitas berorientasi kualitas.

Cukup

Kriteria cukup adalah mengukur suatu kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kriteria ini memiliki sejumlah variasi hubungan antara sumber daya dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu.
  • Pencapaian salah satu di antara banyak sasaran dengan biaya tetap.
  • Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah.
  • Pencapaian salah satu di antara banyak sasaran dengan biaya yang dapat berubah.

Baca juga: Ironi Kebijakan Publik di Era Otonomi

Adil

Kriteria adil mengukur suatu strategi kebijakan dalam hubungannya dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos.

Di Indonesia, dikenal strategi pemerataan sebagai salah satu strategi trilogi pembangunan dalam pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com