Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Savic Ali: Komitmen Gus Yahya Tidak Ingin Membawa NU Terlalu Terseret Politik

Kompas.com - 16/03/2022, 14:02 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alieha atau Savic Ali mengatakan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berkomitmen tak ingin membawa NU terlalu terseret dalam arus politik.

Savic menuturkan, kebijakan yang dilakukan adalah tidak memperbolehkan pengurus PBNU maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

“(Larangan) itu clear ya. Bahkan sebelum Muktamar. Termasuk untuk dirinya sendiri. Jadi pintu itu sudah tertutup,” tutur Savic dalam program YouTube Beginu milik Kompas.com yang dikutip Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Ketua KPK Sowan ke PBNU, Yahya Staquf: Ini Sahabat Lama Saya...

Kebijakan berikutnya, lanjut Savic, PBNU fokus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Upaya itu dilakukan untuk memperkuat organisasi NU itu sendiri.

“Seperti re-planting sawit untuk rakyat. Sebab selama ini sawit didominasi korporasi besar. Dengan ini PBNU ingin bagaimana sawit rakyat porsinya naik, dan itu diberikan ke petani-petani jaringan nahdliyin level grass root,” papar dia.

Savic mengungkapkan, Yahya tak ingin NU dimanfaatkan secara politis sebagai mesin pengumpul suara.

“Gus Yahya tidak ingin NU selalu dijadikan vote getter, mesin pendulang suara. Bekerja ramai-ramai tapi urusannya untuk nyari suara bukan kerja ramai-ramai untuk memperkuat ekonomi warga, memperkuat dirinya,” jelas dia.

Baca juga: Gus Yahya: NU Ingin Ikut Serta Merancang Desain Sosial IKN

Sebabnya, Savic menuturkan, kerja-kerja politik ini hanya akan menguntungkan beberapa warga NU saja dan tidak memberi dampak signifikan untuk warga lainnya.

“Itu yang ingin diubah jangan sampai NU yang jaringannya luas, warganya puluhan juta, hanya ramai-ramai kalau urusan mencari suara. Bagaimana kita ramai-ramai ya ramai-ramai bekerja,” kata dia.

“Urusan politik itu cukup 1,2,3,4 orang lah, enggak perlu warga-warga sampai di bawah diajak. Sementara kita belum dalam posisi kaki kuat ya,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com