Pantau Persiapan Haji 2022, Panja Komisi VIII Akan ke Arab Saudi 23 Maret

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berencana ke Arab Saudi pada 23 Maret mendatang.

Kunjungan ke Tanah Suci itu dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini.

Rencana kunjungan itu disampaikan Ace saat Komisi VIII menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Rabu (16/3/2022).

"Kami merencanakan untuk berangkat ke Arab Saudi. Kalau di dalam jadwal, kami buat tanggal 23 Maret ini, Panja bisa berangkat ke Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji dengan persiapan-persiapan yang memang telah ditentukan," kata Ace saat membuka rapat, Rabu.

Baca juga: Pegawai Bank di Semarang Bawa Kabur Uang Haji Puluhan Nasabah Rp 1,2 Miliar

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, Panja BPIH Komisi VIII DPR juga telah menargetkan agar keputusan BPIH pada tahun ini dapat diambil pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 atau pada masa sidang ini.

"Kami menargetkan, sesuai dengan rapat internal Komisi VIII, Panja ini sudah menyepakati BPIH itu pada tanggal 11 April 2022," ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap agar persoalan pencairan anggaran untuk Kemenag juga dapat diambil pada saat pengambilan kesepakatan tersebut, guna memperlancar persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Ace menambahkan, BPIH pada tahun ini perlu segera dibahas secara detail lantaran banyaknya perubahan yang terjadi, menyusul perkembangan situasi penularan Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Selain itu, Komisi VIII juga mencermati perkembangan situasi perang antara Rusia-Ukraina, yang dikhawatirkan turut mempengaruhi perubahan harga tiket maskapai penerbangan.

Baca juga: 392 Jemaah Umrah Asal Jatim Berangkat ke Madinah, Emil: Optimistis Haji Juga Bisa Tahun Ini

Harga tiket dikhawatirkan naik lantaran harga minyak sebagai bahan bakar pesawat juga ikut melambung tinggi imbas konflik Rusia-Ukraina.

"Jadi kita coba elaborasi lebih jauh. Kalau tidak ada biaya PCR, apakah juga pada komponen biaya penerbangan ada kenaikan atau tidak. Nah, ini semua akan kita bahas lebih lanjut," pungkasnya.