Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua BKSAP Sebut Sidang IPU Ke-144 Jadi Kebangkitan Pariwisata di Bali

Kompas.com - 15/03/2022, 08:18 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma mengatakan, pelaksanaan sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 Tahun 2022 akan menjadi momentum untuk membuka pintu gerbang pariwisata, khususnya di Bali.

Sebab, lanjut dia, delegasi parlemen tersebut akan dihadiri oleh banyak negara. Hal ini menjadi awal berkunjungnya wisatawan mancanegara sejak dua tahun akibat pandemi Covid-19.

“Awal 2022 mengawali bangkitnya pariwisata yang pada akhirnya memberikan kontribusi peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Utamanya di Bali, karena destinasi wisata wilayah ini salah satu yang paling terpuruk,” ucap Putu melalui live streaming Instagram @dpr_ri dalam program Kongkow Berfaedah tentang kesiapan Bali sebagai tuan rumah IPU Ke-144, Senin, (14/3/2022).

Untuk diketahui, IPU ke-144 Tahun 2022 akan dilaksanakan pada Minggu (20/3/2022) hingga Kamis (24/3/2022) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali. Sekitar 110 dari total 179 negara dipastikan hadir dalam delegasi parlemen dunia ini dan jumlahnya bisa bertambah.

Baca juga: Di Forum Parlemen Dunia, Puan Sebut Pandemi Jadi Momentum agar Pembangunan Lebih Hijau

Terkait kesiapan acara IPU ke-144, Putu menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah daerah (pemda) hingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk meminta izin sekaligus dukungan.

“Dari pertemuan itu kami menerima respon positif. Apalagi kami mendapat informasi bahwa penerapan vaksinasi 2 di Bali sudah lebih dari 100 persen. Disusul vaksinasi booster terus diberlakukan,” ujarnya.

Selain vaksin, lanjut Putu, penerapan protokol kesehatan (prokes) di Bali juga dilakukan secara ketat. Ini menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia, terutama Bali sudah siap untuk dikunjungi.

Tak hanya kesiapan acara IPU ke-144, ia mengatakan, pihaknya juga memberi apresiasi atas kelonggaran pemerintah yang telah menghapus kebijakan travel bubble atau skema untuk membuka gerbang pariwisata antar-negara selama pandemi Covid-19 di Bali.

Baca juga: Syarat Lengkap Skema Travel Bubble di Bali untuk WNI dan WNA

“Saya sangat apresiasi sekali atas ketentuan para pihak pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan keyakinan dan komitmen agar pembukaan kepariwisataan dan event besar terlaksana dengan baik. Semoga gayung bersambut,” imbuhnya.

Dampak IPU ke-144 untuk masyarakat

Dengan kesuksesan IPU ke-144, Putu mengungkapkan, pihaknya berharap momen pertemuan perkumpulan parlemen dunia ini memberikan dampak positif untuk masyarakat Bali.

“Terutama dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para peserta dari berbagai negara itu bisa membeli kerajinan bali, seperti tenun Bali atau patung Bali,” ucapnya.

Misalnya, lanjut Putu, delegasi dilaksanakan dengan 110 negara dan target DPR RI adalah menghadirkan 1.200 orang di Bali. Hal ini tentu akan membuat peningkatan ekonomi. Sebab, para peserta punya waktu berkunjung ke tempat wisata atau membeli cendera mata.

Baca juga: Sirkuit Mandalika Selesai Diaspal Ulang, MGPA Menanti Delegasi FIM

Dari kunjungan tersebut, ia meyakini, wisatawan akan mempromosikan Indonesia lewat media sosial (medsos) atau dari mulut ke mulut kepada keluarga hingga rekan mereka.

“Jadi saya pikir ini momentum yang sangat baik. Semoga masyarakat bisa mendapat manfaat yang besar,” imbuh Putu.

Bukan hanya di Bali, ia mengatakan, destinasi wisata di Indonesia lainnya juga bisa menjadi tujuan para peserta delegasi. Sebab, mereka diketahui sudah datang lebih awal sebelum sidang IPU ke-144 diadakan atau bahkan menunda kepulangan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com