Ungkap Potensi Tukar Guling Lahan Milik Pengusaha yang Terdampak IKN, Walhi: Memperluas Krisis Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengkampanye Hutan dan Kebun yang juga kpakpaEksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian mengatakan, kemungkinan bakal ada tukar guling lahan pada megaproyek ibukota negara (IKN) tak dapat dihindari.

Sebagai informasi, di kawasan IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, terdapat 162 konsesi tambang, perkebunan sawit, kehutanan, hingga PLTU batu bara dengan total luas lebih dari 180.000 hektar.

Data ini berdasarkan investigasi JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, Walhi Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, serta Forest Watch Indonesia.

"Logikanya, tidak mungkin kemudian ratusan konsesi yang dipegang perusahaan-perusahaan ini diberikan begitu saja kepada negara," kata Uli dalam diskusi virtual, Senin (14/3/2022).

Baca juga: AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

"Sehingga kemungkinan besar terjadi tukar guling lahan yang akan menyasar wilayah lain di Indonesia. Mungkin dia akan menyasar Papua atau wilayah timur lainnya, atau menyasar wilayah Kalimantan lainnya, atau Sumatera," jelasnya.

Ia mengatakan, selama ini praktik tukar guling dilakukan dalam konteks Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut melalui Peraturan Menteri LHK Nomor. P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Padahal, sejauh ini konsesi-konsesi yang ada di sekitar IKN saja telah menyebabkan banyak konflik agraria dengan masyarakat lokal.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Begitu pula dengan izin-izin usaha yang dipegang sejumlah korporasi di wilayah Kalimantan Timur.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam kurun 5 tahun terakhir, sedikitnya ada 50 konflik agraria dengan luas wilayah 64.000 hektar terjadi di provinsi ini, bahkan sebelum megaproyek IKN diintroduksi.

Oleh karenanya, lanjut Uli, kemungkinan tukar guling lahan konsesi terdampak IKN dengan lahan di wilayah lain sama saja dengan memperluas krisis agraria dan memperbanyak rakyat kecil yang jadi korban.

Baca juga: Tarik Konsesi Lahan Swasta di Area Ibu Kota Baru, Negara Bayar Denda?

Padahal, tanpa tukar guling pun, eksploitasi sejumlah wilayah yang jauh dari IKN sudah terjadi, karena kebutuhan akan pembangunan besar-besaran di megaproyek tersebut.

"Bagaimana kemudian batu-batu dari Palu, Sulawesi Tengah, akan dijadikan sebagai material membangun infrastruktur atau gedung-gedung mewah di IKN nanti," kata Uli.

"Lalu bagaimana nikel di Sulawesi Tengah dan hampir seluruh Sulawesi akan dieksploitasi sebesar-besarnya untuk memenuhi ambisi transportasi listrik yang terus digencarkan pemerintah dengan melabel ini pembangunan energi bersih," lanjutnya.