Ungkap Dugaan Bagi-bagi Kavling di IKN, KPK: Tidak Semua Lahan di Sana "Clean and Clear"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, tidak semua lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur "clean and clear".

Ia mengatakan, ada dugaan bagi-bagi kavling di lahan IKN tersebut.

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: KPK Ungkap Dugaan Bagi-Bagi Lahan Kavling di IKN

Meski tak merinci secara detail, Alex mengatakan, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan guna mencegah tindak pidana korupsi di Kaltim.

Pengawasan dilakukan menggunakan sistem monitoring center for prevention (MCP).

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," ujarnya.

Alex menjelaskan, MCP dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif.

Baca juga: Mengenal Kendi Nusantara, Wadah yang Akan Diisi Tanah dan Air oleh Gubernur Se-Indonesia di IKN

Sistem ini bisa digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.

Fakta di lapangan harus sama baiknya dengan nilai secara administratif. Jangan sampai tidak sinkron.

"Perlu penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang holistik dan adil sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung manfaatnya,” kata Alex.

Alex mengatakan, KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Supervisi juga akan melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Baca juga: Profil Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, Pernah Jadi Mantan Wamen Era SBY

Kedelapan area intervensi tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Dalam hal penertiban dan penyelamatan aset, KPK mengapresiasi keberhasilan 11 pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Kaltim tahun 2021 lalu dalam menerbitkan sertifikat tanah pemda sebanyak 130 bidang senilai Rp 164 miliar.

Lalu, pemulihan aset bergerak ataupun tidak bergerak senilai Rp 128 miliar.

Baca juga: Warga dari Tangerang dan Dumai Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Selain itu, aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang berhasil ditertibkan sepanjang 2021 senilai total Rp 7,1 miliar. Terakhir, penyelesaian tunggakan berhasil diselesaikan senilai total Rp 117 miliar.

Lebih lanjut, Alex berharap agar apa pun bisnis yang dilakukan di Kaltim memberikan manfaat luas untuk masyarakat Kaltim.

"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Kami juga berharap koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik," kata Alex.