Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Punya Harta Rp 3,9 Miliar Menurut LHPKN 2014

Kompas.com - 10/03/2022, 16:36 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Pelantikan terhadap pimpinan IKN periode 2022-2027 itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sore.

Dari penelusuran Kompas.com, Bambang memiliki harta kekayaan Rp 3,9 miliar.

Berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs elhkpn.kpk.go.id KPK, Bambang memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terakhir pada 14 November 2014.

Pelaporan itu disampaikan saat Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia atau Wakil Menteri Perhubungan RI.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN: Ahli Infrastruktur, Pernah Jadi Wamen

Dalam LHKPN-nya, Bambang tercatat memiliki empat bidang lahan dan bangunan di daerah Tangerang Selatan dan Bogor senilai Rp 2.053.608.000.

Bambang juga tercatat memiliki alat transportasi berupa sepeda, mobil dan motor dengan nilai Rp 470.000.000.

Bambang juga memiliki harta bergerak senilai Rp 668.500.000 berupa logam mulia, batu mulia dan barang-barang seni dan antik.

Ia juga memiliki giro setara kas sebanyak Rp 899.593.436 dan 51.846 dollar Amerika Serikat. Saat itu, Bambang tercatat memiliki utang sebesar Rp 162.163.629.

Sehingga, total kekayaan Kepala Otorita IKN ini yang tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp 3.929.537.807 dan 51.846 dollar Amerika Serikat.

Adapun pelantikan kedua tokoh tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9N Tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Masa Jabatan 2022-2027 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Sebagaimana diketahui, Bambang Susantono selama ini dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Sejak 2015 lalu Bambang menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Pada 2009 lalu Bambang diangkat sebagai Wamenhub saat pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Kami Mohon Dukungan Masyarakat

Kemudian Bambang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya E. E Mangindaan mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia, yakni Sinarmas Land.

Saat ini Dhony diketahui menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com