Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Susantono Dinilai Berpengalaman, Anggota Komisi II: Kita Tunggu Percepatan Infrastruktur IKN

Kompas.com - 10/03/2022, 14:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, terpilihnya Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah berdasarkan penilaian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Presiden Jokowi melihat rekam jejak Bambang Susantono dari berbagai aspek yang dikuasainya. Semisal, bidang perekonomian dan infrastruktur.

"Salah satunya adalah rekam jejak dan pengalaman yang bersangkutan. Yang bersangkutan punya jejak panjang terkait dengan pengalamannya di bidang ekonomi dan infrastruktur," kata Rifqi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: KSP Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bambang dan Dhony Pimpin IKN: Pengalaman dan Keahlian

Politisi PDI-P itu berharap sosok Bambang Susantono mampu mewujudkan percepatan pembangunan di IKN.

Namun, sebelum itu, Bambang diharap mampu melakukan percepatan terhadap penyusunan berbagai aturan turunan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

"Tugas kepala otorita tidak ringan, dia nanti akan menyusun berbagai draf turunan UU Nomor 3 Tahun 2022, misalnya draf terkait dengan peraturan pemerintah, terkait dengan peraturan presiden, terkait dengan keputusan presiden," jelasnya.

Terkait infrastruktur, sosok Bambang juga diharap mampu mempercepat realisasi pembangunan di IKN sebab ada banyak target yang harus dicapai hingga 2024.

Baca juga: Sosok Bambang Susantono: Plt Menhub Era SBY, Kini Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN

"Saya kira itu adalah isu utama yang akan kita tunggu dalam rangka percepatan infrastruktur sampai 2024. Agar pada 2024 yang akan datang berbagai macam fungsi pemerintahan pusat, kementerian lembaga bisa dilaksanakan di IKN Nusantara," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara hari ini, Kamis (10/3/2022).

Pelantikan menurut rencana digelar di Istana Negara pada Kamis sore. Hal tersebut dikonfirmasi sumber Kompas.com dari kalangan kementerian.

"Benar (dilantik) Kamis," ujar sumber tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com