Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Mau Dikemas Aneka Kamuflase, Sikap Jokowi Tetap Tolak Penundaan Pemilu

Kompas.com - 04/03/2022, 12:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini Presiden Joko Widodo taat pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali.

Sehingga, PDI-P menilai Jokowi menolak soal wacana penundaan Pemilu. Sama seperti ketika Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Tertibkan Parpol Koalisi yang Dukung Pemilu Ditunda

Namun, terkait diamnya Jokowi saat ini, PDI-P melihat mantan gubernur DKI Jakarta itu justru tengah sibuk dengan prioritas yang lain.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi lebih memilih untuk menyelesaikan tantangan pemerintah terkait kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

"Pak Jokowi kan sangat memahami skala prioritas. Beliau saat ini berfokus memberikan direction dampak pandemi dan juga berbagai bentuk antisipasi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga minyak bumi, batu bara serta kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," ujar Hasto.

Di sisi lain, PDI-P dinilai memaklumi diamnya Jokowi karena tengah mempersiapkan penyelenggaraan G20 di Indonesia.

Tak sampai situ, PDI-P juga melihat Jokowi tengah disibukkan dengan menyusun berbagai kebijakan terkait masa depan bangsa. Salah satunya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan kan sudah dijawab dengan tegas," kata Hasto jika berkaca pada penolakan Jokowi soal presiden tiga periode beberapa tahun sebelumnya.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan Pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah.

Di sisi lain, PDI-P melalui Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Wacana Pemilu Diundur Belum Ditanggapi Jokowi, PDI-P: Jadi Pemimpin Itu Jawabannya Cuma Sekali, Tidak Berubah

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi.

Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com