Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggembala hingga Nelayan Danau Poso Jadi Korban Proyek PLTA

Kompas.com - 25/02/2022, 20:12 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTAPoso Energy di Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022).

Jokowi berharap, PLTA 515 megawatt yang kembangkan Kalla Group itu mengawali lebih banyak PLTA yang terselesaikan sehingga dapat mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang.

Namun, PLTA tersebut rupanya menimbulkan masalah baru karena membuat muka air Danau Poso naik dan membanjiri desa-desa sekitarnya.

Penggembala kerbau menjadi salah satu pihak yang amat terdampak. Benhur Bondoke, penggembala dari Desa Tokilo, menjelaskan bahwa kegiatan ternak warga sana sudah berlangsung secara turun-temurun.

Pemerintah kemudian menetapkan Desa Tokilo sebagai pusat penggembalaan kerbau, bahkan dengan pembiayaan dari kas negara.

Baca juga: Jeritan Petani di Balik Proyek PLTA di Poso yang Diresmikan Jokowi

Sebelum kehadiran proyek PLTA Poso, ada sedikitnya 900 kerbau yang digembalakan di sana. Setelah keberadaan proyek itu, jumlahnya susut hingga hanya 500-an ekor.

"Ekonomi petani dan peternak di Desa Tokilo hidup dari peternakan kerbau, dengan hasil yang cukup menggembirakan baik dari segi pembangunan maupun dari segi pendidikan anak-anak," kenang Benhur dalam diskusi virtual, Jumat.

"Bahkan sampai hari ini, Desa Tokilo telah melahirkan dua orang doktor. Itu berkat hasil peternakan kerbau. Namun sayangnya ketika (PLTA) Poso 1 beroperasi, peternakan kerbau yang ada di Desa Tokilo terancam punah karena tempat makanan yang tidak tersedia lagi. Padang penggembalaan telah terendam air," ujar dia.

Bukan hanya itu, ketiadaan pangan disebut membuat kerbau-kerbau menerobos ke desa bahkan kecamatan lain, merusak sawah-sawah dan rumah warga.

Keadaan itu pada gilirannya menimbulkan konflik sosial baru yang merugikan warga Desa Tokilo yang sudah kesulitan mata pencaharian.

"Peternak kerbau dipaksa membayar ganti rugi akibat dari kerbau yang menerobos area-area pertanian maupun permukiman warga," ucap Benhur.

Ia meyakini, dalam 2-3 tahun ke depan, populasi kerbau di desanya akan punah.

Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi Wapres RI ke 10 dan 12  Jusuf Kalla meresmikan PLTA Poso 515 MW dan PLTA Malea 90 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso,Sulawesi TengahDokumentasi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi Wapres RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla meresmikan PLTA Poso 515 MW dan PLTA Malea 90 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah
Nelayan juga terkena imbas

Kesusahan juga dialami nelayan sekitar Danau Poso. Selama ini, ikan sidat atau dalam bahasa lokal disebut sogili, menjadi komoditas penting dan menjanjikan. Namun, keberadaan proyek PLTA Poso disebut telah merusak itu semua.

Selain keberadaan bendungan yang membuat sogili kesulitan bermigrasi dari laut ke sungai dan sebaliknya, alat-alat tangkap tradisional warga juga rusak akibat proyek itu.

Baca juga: Resmikan PLTA Poso, Jokowi Tegur Dirut PLN karena Masalah Perizinan

Alat tangkap itu berupa pagar sogili, yang dimiliki secara adat oleh kelompok maupun pribadi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com