Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Dedi Mulyadi Heran Pemerintah Tak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Kedelai

Kompas.com - 25/02/2022, 16:58 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengaku heran pemerintah tidak bertindak cepat untuk mengatasi kenaikan harga kedelai yang setiap tahun terjadi di Indonesia.

Padahal, kata dia, kedelai adalah bahan pokok untuk kebutuhan dan dinikmati puluhan juta orang di Indonesia.

Kenaikan harga itu pun membuat sejumlah pedagang tempe dan tahu di berbagai daerah melakukan aksi mogok dan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan stok makanan tersebut.

“Lagi-lagi kita ini selalu aneh. Kenapa, sih, kalau berbicara kebutuhan publik yang begitu luas, menyangkut perut puluhan juta rakyat Indonesia, ya ngeluarin subsidi, mengintervensi pasar dengan membayar selisih harga pasar kedelai dunia. Ini kenapa enggak mau cepat dilakukan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Dedi mempertanyakan mengapa pemerintah selalu berargumen dengan mekanisme pasar.

Menurutnya, logika tersebut harus segera diubah. Sebab publik tidak sepenuhnya mengerti berbagai hal yang berkaitan dengan mekanisme pasar.

Baca juga: Jamin Ketersediaan Kedelai, Kementan Fasilitasi Pengembangan Lahan Pertanian di Grobogan

“Publik hanya ingin makan. Gizi yang paling bisa didapat mereka adalah protein dari tahu tempe. Kalau itu saja mereka tidak kebeli masa masyarakat harus makan dengan garam lagi,” katanya.

Dedi menambahkan, pihaknya tidak ingin kedelai selalu menjadi isu tahunan yang tak ada habisnya. Dia menilai, pemerintah seharusnya bisa melakukan langkah cepat dengan memberi subsidi harga kedelai.

Untuk jangka panjang, lanjut pria yang akrab disapa Kang Dedi itu, pemerintah bisa memberi subsidi pertanian untuk petani kedelai agar tidak selalu merugi.

“Kita jujur-jujuran saja, ada di antara kita yang bahagia dengan semakin tingginya angka impor. Semakin impor tinggi mereka bahagia, semakin tinggi produksi dalam negeri mereka tidak bahagia."

“Impor itu kan hitungnya gampang, beli di luar sekian, jual di sini sekian, sudah ada selisih untung. Berbeda dengan tanam sendiri yang susah terima untungnya,” bebernya.

Baca juga: Usulan Subsidi untuk Redam Harga Kedelai, Cips: Tidak Akan Efektif

Intervensi pemerintah

Lebih lanjut, Dedi turut berkomentar mengenai mahalnya harga kedelai yang berimbas pada kenaikan harga tempe dan tahu. Menurutnya, hal itu akan tetap terjadi kalau harga kedelai masih tinggi.

Bahkan, lanjutnya, kondisi itu akan tetap sama meski pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan permodalan, gas, listrik, atau bangunan harga. Sebab, stimulus tersebut akan tetap dianggap tidak ada.

“Sering kali bantuan itu tidak semua akan mendapat bantuan. Kemudian yang kedua, bantuan tidak bisa dibaca sebagai regulasi pasar. Jadi, menurut pandangan saya, walau itu mekanisme pasar, tetap pemerintah harus intervensi bagaimana harga kedelai turun,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu pun menegaskan, kedelai harus lebih dulu tersedia karena harganya tidak mungkin turun jika barangnya tidak tersedia.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu di Depok Jual Ampas Sisa Produksi Buat Tambahan Ongkos Produksi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com