Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Harus Jadi Prioritas

Kompas.com - 24/02/2022, 13:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf menyatakan, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi program prioritas karena Indonesia merupakan negara yang rentan bencana.

"Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim,” kata Ma'ruf saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual, kammis (24/2/2022).

Ia menyebutkan, data Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana setiap tahun mencapai Rp 22,8 triliun.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Tangguh Hadapi Bencana

Selain itu, selama 2016-2021, tercatat setidaknya ada 30 juta orang pengungsi, 29.000 orang luka, serta 7.000 orang meninggal dunia dan hilang akibat bencana.

Ia melanjutkan, isu krisis iklim juga harus ditangani secara keseluruhan karena beberapa bencana yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan isu krisis iklim, misalnya cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.

"Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan," kata Ma'ruf.

Di samping itu, menurut Ma'ruf, Indonesia telah memiliki sejumlah instumen kebijakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik.

Ia mencontohkan, telah terdapat Rencana Induk Penanggulangan Bencana sebagai peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.

Dalam hal penganggaran, lanjut Ma'ruf, Indonesia juga memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana.

Selain itu di tingkat pemerintahan daerah juga terdapat standar pelayanan minimal yang menjadi panduan pelayananan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Cek Rutin Alat Peringatan Dini Bencana, Kita Sering Tak Disiplin soal ini

"Namun, instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana, sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia berpesan agar seluruh pihak bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar Indonesia benar-benar tangguh dalam menghadapi bencana.

"Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com