Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Potensi Kerugian akibat "Stunting" Capai Rp 450 Triliun Per Tahun

Kompas.com - 23/02/2022, 09:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, persoalan stunting dapat menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Tahun 2022, Selasa (22/2/2022).

"Sekitar 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting. Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp 450 triliun per tahun," kata Ma'ruf, Selasa.

Ma'ruf mengatakan, permasalahan stunting harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya soal masalah gagal tumbuh secara fisik.

Baca juga: Ketahui Cara Pencegahan dan Dampak Stunting pada Anak

Ia menyebutkan, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak, bahkan sebelum tumbuh dewasa karena stunting juga mengindikasikan kemampuan kognitif anak.

"Padahal, human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Bila nyaris 30 persen anak Indonesia stunting, artinya 30 persen kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan terancam hilang," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta dalam waktu dua tahun ke depan harus terlihat capaian-capaian yang konkret dan terukur dari upaya penurunan angka stunting.

Baca juga: Mencegah Stunting Tidak Tunggu Anak Lahir, bahkan Bisa Dilakukan Sebelum Menikah

Ia mengingatkan, RPJMN 2020-2024 menargetkan prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024, bahkan diharapkan nol pada 2030.

Ma'ruf pun menegaskan, selama ini tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran dalam upaya menekan angka stunting tersebut.

"Seluruhnya hanya perlu dioptimalkan dengan mengedepankan pendekatan keluarga dan kolaboratif melalui kemitraan, sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekadar wacana, melainkan sungguh bisa terlaksana," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com