YLBHI Beri Catatan 10 Kesamaan Pemerintahan Jokowi dan Rezim Orde Baru Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyamakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Ini terkait aspek pembangunan yang dinilai mengabaikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam postingannya di Instagram pada Minggu (13/2/2022), YLBHI menyebut Pemerintah Jokowi lebih mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan demokrasi. YLBHI mengizinkan Kompas.com untuk mengutip statementnya di akun Instagram @yayasanlbhindonesia.

"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" tulis YLBHI seperti dikutip Kompas.com pada Senin (14/2/2022).

Kemudian, YLBHI menuliskan 10 kesamaan Pemerintahan Jokowi dan Orde baru.

Pembangunan disebut mengejar target politik, menabrak aturan, hingga melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berusaha mempertahankan haknya.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Disamakan Orba, Ngabalin: YLBHI Jangan Asal Bunyi

Berikut pernyataan YLBHI:

10 Kesamaan Pemerintahan Jokowi & Orba

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis

3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan

7.Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh

9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

Baca juga: YLBHI: Warga Wadas Sudah Menolak Pertambangan Sejak Tahun 2013

Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Zainal Arifin mengatakan pernyataan YLBHI tersebut merupakan sebuah bentuk kritikan kepada Pemerintah Jokowi.

"Ini kritik YLBHI terhadap pemerintahan Jokowi melihat pola kesamaan kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi hari-hari ini," kata Zainal Arifin saat dihubungi, Senin (14/2/2022).