Kompas.com - 14/02/2022, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapan atas unggahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyamakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto.

Menurut Ngabalin, YLBHI tidak boleh asal bunyi dalam menyampaikan pendapat.

"Yayasan itu jangan asal bunyi. Pemimpin itu dari keberaniannya dalam mengambil semua konsekuensi," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi, Senin (14/2/2022).

"Pak pemimpin yang berani mengambil semua risiko itu. Baik saat menjabat, maupun setelahnya pun Pak Jokowi sudah siap," jelasnya.

Bila persoalan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang akhirnya membuat YLBHI menyamakan pemerintahan Jokowi dengan Soeharto, menurut Ngabalin, YLBHI tak memahami kondisi di lapangan.

Baca juga: Komnas HAM Minta Kapolda Jateng Beri Sanksi pada Aparat yang Lakukan Kekerasan di Desa Wadas

"Dia mesti tahu persis yg terjadi di lapangan supaya yayasan ini jangan jadi sumber penyebaran fitnah," lanjit Ngabalin.

"Tanya dia apakah dia memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto seluruhnya jelek? Apa tidak ada secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan? Buka mata dan hati untuk menilai pemerintah Presiden Jokowi," jelasnya.

Ia pun berpendapat bahwa yang disampaikan YLBHI tendensius. Oleh karena itu, ia menilai, YLBHI harus dapat membuktikannya.

"Mestinya tidak nyinyir. Mestinya dibuktikan," tambah Ngabalin.

Dalam unggahan di akun Instagram mereka, YLBHI menguunggah ulang (repost) unggahan yang disampaikan akun Instagram @fraksirakyat_id. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pemerintahan Jokowi disamakan dengan Orde Baru (Orba) dalam pembangunan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by YLBHI (@yayasanlbhindonesia)

Menurut YLBHI, pemerintahan Jokowi mengingkari mandat konstitusional dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Baca juga: Konflik di Desa Wadas, Ini Tanggapan Pakar UGM

Tak sampai di sana, YLBHI juga menyampaikan 10 kesamaan pemerintahan Jokowi dengan Orba, yaitu:

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba dari atas ke bawah untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.

3. Tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.

4. Pembangunan tidak berizin atau sengan izin yang bermasalah.

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.

6. Melayani kehendal kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan.

7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko.

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.

9. Pendamping dan warga yang bersolidaritaa dihalangi dan ditangkap.

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Nasional
Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Nasional
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Nasional
Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Nasional
Hadiri Silaturahmi Perayaan Natal di Biak Numfor, Wapres: Mari Rawat Kerukunan

Hadiri Silaturahmi Perayaan Natal di Biak Numfor, Wapres: Mari Rawat Kerukunan

Nasional
Minta Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Beri Ampun

Minta Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Beri Ampun

Nasional
Momen Keakraban Panglima TNI dan KSAL Saat Lepas Prajurit ke Lebanon

Momen Keakraban Panglima TNI dan KSAL Saat Lepas Prajurit ke Lebanon

Nasional
Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres, Minta Pemekaran Wilayah

Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres, Minta Pemekaran Wilayah

Nasional
Kompetisi Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Usai Digelar, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Kompetisi Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Usai Digelar, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Nasional
LPSK: Korban Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM Masih Alami Trauma

LPSK: Korban Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM Masih Alami Trauma

Nasional
Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng ke Kejagung

Nasional
Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Nasional
Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.