Salin Artikel

YLBHI Beri Catatan 10 Kesamaan Pemerintahan Jokowi dan Rezim Orde Baru Soeharto

Dalam postingannya di Instagram pada Minggu (13/2/2022), YLBHI menyebut Pemerintah Jokowi lebih mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan demokrasi. YLBHI mengizinkan Kompas.com untuk mengutip statementnya di akun Instagram @yayasanlbhindonesia.

"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" tulis YLBHI seperti dikutip Kompas.com pada Senin (14/2/2022).

Kemudian, YLBHI menuliskan 10 kesamaan Pemerintahan Jokowi dan Orde baru.

Pembangunan disebut mengejar target politik, menabrak aturan, hingga melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berusaha mempertahankan haknya.

Berikut pernyataan YLBHI:

10 Kesamaan Pemerintahan Jokowi & Orba

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis

3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan

7.Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh

9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Zainal Arifin mengatakan pernyataan YLBHI tersebut merupakan sebuah bentuk kritikan kepada Pemerintah Jokowi.

"Ini kritik YLBHI terhadap pemerintahan Jokowi melihat pola kesamaan kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi hari-hari ini," kata Zainal Arifin saat dihubungi, Senin (14/2/2022).


Singgung "Wadas Melawan" hingga korban tewas demo penolakan tambang

Zainal menyebut sebenarnya ada cukup banyak konflik sosial terjadi pada program-program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era Jokowi.

"Melihat dari berbagai kasus yang ada misalnya Wadas, Pakel, terus kemarin di Sulteng sampai satu orang meninggal," sebutnya.

Seperti diketahui, pekan ini terjadi penangkapan puluhan warga Desa Wadas di Purworejo terkait pembangunan Bendungan Bener.

Lebih dari 60 orang warga Wadas diamankan Polisi buntut penolakan penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategi nasional (PSN). Peristiwa ini mendapat banyak perhatian hingga muncul seruan "Wadas Melawan".

Sementara itu konflik agraria di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Sengketa tanah terjadi antara warga Desa Pakel dengan perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang diduga menyerobot tanah warga Desa Pakel.

Mengutip dari laman walhi.or.id, Senin (14/2/2022), warga Desa Pakel melakukan pendudukan lahan tahun 1999-2001. Dalam aksi tersebut, menurut Walhi, banyak warga ditangkap, dipenjara, hingga mengalami berbagai kekerasan fisik.

Kemudian pada akhir 2018, warga kembali melakukan aksi reklaiming dengan penanaman kembali ribuan batang pohon pisang di lahan yang menjadi sengketa. Warga bepedoman pada surat BPN Banyuwangi per tanggal 14 Februari 2018 yang menyatakan Desa Pakel tidak masuk dalam HGU.

Walhi mengatakan, aksi tersebut menyebabkan puluhan warga Pakel mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian sepanjang tahun 2019, dan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan.

Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi pada tahun 2020 menyatakan warga tersebut tidak bersalah. Hingga saat ini sengketa masih terjadi, dan warga Desa Pakel masih sering melakukan aksi.

Lalu terkait adanya korban meninggal dunia di Sulawesi Tengah (Sulteng), kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (12/2) kemarin saat kericuhan dalam aksi demo penolakan tambang di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Seorang warga Desa Tada, Parimo, bernama Aldi diduga tewas tertembak saat aparat keamanan membubarkan aksi warga. Polisi membubarkan massa demo karena aksi telah menutup jalan trans penghubung antara Parigi Moutong ke Provinsi Gorontalo.

YLBHI menyebut pihaknya banyak mendampingi kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, YLBHI bisa menarik kesimpulan kebijakan-kebijakan pembangunan di era Jokowi banyak melukai prinsip-prinsip demokrasi.

"(Ini berdasarkan) kasus-kasus yang kemudian ditangani oleh 17 LBH kantor, dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh kawan-kawan di jaring YLBHI," jelas Zainal.

"Jadi YLBHI lebih pada kritik mengenai situasi hari ini yang sebenarnya juga nyambung dengan temuan-temuan dan beberapa laporan-laporan yang disampaikan YLBHI sebelumnya bahwa rezim ini mengarah pada rezim Otoritarianisme," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/16381291/ylbhi-beri-catatan-10-kesamaan-pemerintahan-jokowi-dan-rezim-orde-baru

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Nasional
Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi 'Extraordinary Crime'?

Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi "Extraordinary Crime"?

Nasional
Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai  Adu Mulut dan 'Walkout' Saat Paripurna

Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai Adu Mulut dan "Walkout" Saat Paripurna

Nasional
Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi 'Rising Star' Bidang Masing-masing

Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi "Rising Star" Bidang Masing-masing

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.