Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Suara Ahli Soal Syarat Pasien Omicron Minum Obat Warung

Kompas.com - 07/02/2022, 17:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gejala infeksi pasien Covid-19 varian Omicron dinilai cenderung lebih ringan dari yang lainnya. Bahkan ada yang menganggap gejala itu bisa sembuh dengan mengonsumsi obat-obatan umum yang dijual di apotek maupun warung.

Spesialis paru dari RSUP Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K), menjelaskan perihal pendapat yang menyatakan pasien Covid-19 varian Omicron bisa sembuh dengan mengonsumsi obat-obatan umum.

Namun, menurut dia hal itu terbatas bagi pasien dengan kondisi tanpa gejala atau bergejala ringan.

"Yang isolasi mandiri tanpa gejala atau gejala ringan boleh minum vitamin C dan D sesuai anjuran dokter. Kalau panas boleh minum paracetamol atau kalau batuk bisa minum obat batuk," kata Erlina saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/2/2022).

Baca juga: 5 Obat Covid-19 yang Tak Lagi Digunakan dan Penggantinya

"Namun bukan berarti pasiennya boleh pergi-pergi ke warung, karena bisa membahayakan," lanjut Erlina.

Pasien yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron kerap mengeluhkan berbagai gejala ringan yang mirip flu, seperti sakit tenggorokan, pilek, dan batuk.

Obat-obatan yang dimaksud Erlina untuk dikonsumsi oleh pasien Covid-19 varian Omicron adalah yang mempunyai simbol lingkaran berwarna hijau di kemasannya. Obat seperti itu kerap disebut dengan istilah 'obat warung' di kalangan masyarakat.

Akan tetapi, Erlina mengatakan ada syarat yang ketat bagi pasien Covid-19 mengonsumsi obat warung itu.

"Ini hanya untuk yang gejala ringan dan isolasi mandiri, kalau gejalanya memburuk tetap harus segera dirujuk. Sekarang sudah ada telemedisin, jadi mempermudah pemantauan pasien Covid-19. Kalau memburuk harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan," lanjut Erlina.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com