Jokowi Disebut Akan Kemah di Titik Nol IKN, Istana: Masih Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kepala Staf Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, rencana tersebut masih dalam pembahasan.

"Masih dibahas," kata Heru kepada Kompas.com, Sabtu (5/2/2022).

Baca juga: Pembangunan Mulai Pertengahan 2022, KemenkeuTunggu Rencana Induk Pemerintah Soal Anggaran IKN

Oleh karena masih dalam pembahasan, Heru mengaku belum dapat memberikan detail rencana tersebut, baik terkait waktu maupun agenda presiden di IKN.

"Belum, belum (ada detail rencana)," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyebut bahwa Presiden Jokowi berencana berkemah di titik nol IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur. Tapi tidak lama lagi," ujarnya dalam sebuah acara dikutip dari situs resmi Pemprov Kaltim, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Ramai-ramai Pindah ke IKN Mulai 2024, dari Jokowi, ASN, sampai TNI-Polri

Menurut dia, rencana berkemah ini disampaikan Jokowi kepadanya dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, usai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dome Balikpapan, Senin (31/01/2022).

"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan saya," ungkap Isran Noor.

Selain bermalam di titik nol IKN Nusantara, Jokowi disebut juga akan bertemu para tokoh adat di Kaltim. Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa.

Saat itu pula akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim. Serta melakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku.

Baca juga: UU IKN Digugat, Faldo Sebut Proses Pembahasan Aturan Turunannya Tetap Berlanjut

Gubernur Kaltim ini mengeklaim sudah mendapat kepastian rencana tersebut bahwa seluruh proses penyelenggaraan acara akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI, dan Polri.