Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Kritik Anies, Pinggiran Jakarta Tak Mendapat Sentuhan Perubahan

Kompas.com - 29/01/2022, 16:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesua Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan hanya fokus menggarap hal-hal yang ada di jantung Ibu Kota. Menurut Hasto, Anies lebih banyak mengurus kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin yang ada di pusat kota tanpa mau melihat kondisi pinggiran Jakarta.

"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemik bagi kemajuan daerah," kata Hasto saat menghadiri kegiatan penanaman pohon di Danau Kampung Bintaro, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Baca juga: Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Hasto juga menilai Anies tidak melanjutkan sejumlah kebijakan pendahulunya, dari Joko Widodo alias Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, serta Djarot Saiful Hidayat.

Hasto berpadandangan, Anies luput merawat taman dan danau di Jakarta.

"Contoh sederhana dalam membuat taman, di dalam merawat danau, di dalam membersihkan sungai yang dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler yang mampu mengubah Waduk Ria Rio, sekarang bisa lihat di sana," kata Hasto.

"Kita juga bisa lihat di Tanah Abang bagaimana pengaturannya, apakah ada taman-taman kota yang dirawat dengan baik?" ujar dia melanjutkan.

Hasto juga menyoroti keberadaan ekskavator milik Pemprov DKI Jakarta yang jarang beroperasi untuk mengeruk aliran air di Jakarta.

"Berbeda di era Jokowi dan Ahok. Semua eskavator berjalan. Masyarakat harus menjadi pengawas agar program bisa dijalankan sebaiknya," kata dia.

Hasto menyatakan bahwa Jokowi, Ahok, dan Djarot berhasil mengubah kultur organisasi di Pemprov DKI sehingga birokrasi yang ada dapat berjalan satu napas dari tingkat gubernur hingga petugas di lapangan.

Baca juga: Anies Baswedan Berharap Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Berskala Global

"Kepemimpinan diukur apabila gubernur berwibawa sampai petugas di lapangan bertugas disiplin, itu namanya kultural organisasi,” kata Hasto.

“Jadi tidak bisa pemimpin santai, kerjanya meminta yang di bawah bekerja,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com