Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Kompas.com - 24/01/2022, 14:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Elza Astari Retaduari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memprediksi kasus varian Omicron Covid-19 akan meningkat beberapa waktu ke depan. Meski begitu, Pemerintah masih tetap akan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) siswa di sekolah.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah memprediksi kasus Covid-19 di Indonesia akan meningkat berkaca dari trayektori kasus di Afrika Selatan.

"Pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trayektori Afrika Selatan," kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM secara virtual pada Senin (24/1/2022).

Baca juga: Pastikan Bed Occupancy Rate RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pemerintah memperkirakan tingkat vaksinasi di Indonesia yang tinggi dibandingkan Afrika Selatan menjadi faktor pembeda kedua negara.

Meski memprediksi kasus Covid-19 akan terus meningkat, Luhut menyebut pembelajaran tatap muka masih akan terus dijalankan. Evaluasi mengenai PTM akan dilakukan apabila terjadi hal-hal yang luar biasa.

"Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka," ucap Luhut.

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini pun menegaskan, Pemerintah masih dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron. Luhut juga mengatakan peningkatan kasus Omicron yang terjadi saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kasus puncak varian Delta.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Belum Terpikir Berlakukan PPKM Darurat atau Lockdown

Hanya saja, Pemerintah terus mewaspadai tren positivity rate yang mulai meningkat. Apalagi, menurut Luhut, angka reproduksi efektif (Rt) juga juga mengalami peningkatan seperti di Pulau Jawa yang sudah mencapai angka 1 dan Bali lebih dari 1.

"Untuk itu, tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa-Bali terus kami tingkatkan hingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum 75% untuk dosis 1 lansia," paparnya.

"Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 anak di Jawa-Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa-Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 juga sudah mulai meningkat," tambah Luhut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com