Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Butuh Keberanian Stop Ekspor Raw Material, Tak Apa Kalah di WTO

Kompas.com - 22/12/2021, 18:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keberanian untuk mengambil sikap berhenti melakukan ekspor barang mentah harus dimiliki Indonesia.

Meski nantinya kalah dalam menghadapi gugatan berbagai negara di organisasi perdagangan dunia (WTO), Indonesia harus punya sikap.

"Keberanian-keberanian itu yang bikin kita dibanned di sini, di WTO kalah. Kalah enggak apa-apa," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (22/12/2021) yang ditayangkan secara virtual.

Baca juga: Jokowi: Jangan Tarik-tarik Indonesia ke WTO karena Setop Kirim Raw Material, Kita Akan Lawan

"Tetapi kalau kita tidak berani, kapan kita akan hilirisasi? Kalau kita ekspor barang jadi bisa 10 kali lipat nilai tambahnya," tegasnya.

Jokowi mencontohkan, hasil produksi nikel dan ditambah tembaga dapat berupa baterai lithium, baterai ion lithium, lithium mobil lsitrik, sodium ion dan sebagainya.

Kepala Negara pun mengungkapkan selama tiga tahun ini ekspor hasil pengolahan nikel Indonesia sudah melompat ke hampir Rp 280 triliun. 

Baca juga: Jokowi Sesalkan Indonesia Tidak Setop Ekspor Raw Material sejak Puluhan Tahun Lalu

Sehingga pada 2022 eksor hasil nikel Indonesia tak lagi defisit dengan negara lain.

"Kalau kita stop bauksit, timah, emas, kita tidak ada ada lagi ekspor raw material saya yakin kalau kita lakukan ini sampai 2023 gross domestic product kita di tahun 2030 sudah naik 3 kali lipat," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com