Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Muncul Hoaks Dokter di Malaysia Meninggal akibat Booster Pfizer, Begini Penjelasannya

Kompas.com - 20/12/2021, 15:51 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Belum lama ini, beredar sebuah postingan dari akun syafra.erlina di Facebook yang mengklaim Deputi Direktur Departemen Kesehatan Malaysia Chai Koh Meow meninggal dunia akibat vaksinasi booster Pfizer.

Dalam unggahan tersebut, menceritakan pula kronologi meninggalnya Chai Koh Meow setelah mengalami gejala kesehatan seperti demam dan rasa sakit di tubuhnya pascavaksinasi booster.

Lebih lanjut, unggahan itu juga memberikan peringatan untuk para penerima Sinovac agar tidak menerima jenis vaksin messenger ribonucleic acid RNA (mRNA), seperti Pfizer atau Moderna karena diklaim tidak aman.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar adanya. Hal ini dibuktikan melalui konfirmasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Malaysia yang dilansir dari New Strait Times.

Baca juga: Kemenkes Malaysia Klaim Ikut Bantu Peraih Medali Emas Olimpiade Pertama Filipina

Kemenkes Malaysia menegaskan bahwa kematian Chai, pada Rabu (17/11/2021), disebabkan oleh gagal jantung dan bukan akibat dari vaksinasi Covid-19.

Dari keterangan resmi Kemenkes Malaysia juga mengatakan bahwa Chai telah menyelesaikan dosis booster Covid-19 pada Selasa (9/11/2021). Setelah menerima vaksinasi ini, Chai tidak melaporkan efek samping yang luar biasa.

Begitu pula dari laporan post-mortem atau autopsi, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Tan Sri Noor Hisham Abdullah mengatakan bahwa kematian Chai dikarenakan hemoperikardium, penyakit arteri koroner, dan infark miokard.

“Kami ingin menyampaikan belangsungkawa kepada keluarga mendiang Chai dan berterima kasih kepada saudaranya karena mengizinkan kami membagikan hasil post-mortem kepada publik,” kata Tan, dimuat dalam laman covid19.go.id, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Diduga Unggah Hoaks soal Vaksin di Facebook, Seorang Pria di Kampar Ditangkap Polisi

Postingan hoaks tentang Dokter di Malaysia Meninggal Setelah Mendapatkan Vaksin Pfizer.DOK. Humas BNPB Postingan hoaks tentang Dokter di Malaysia Meninggal Setelah Mendapatkan Vaksin Pfizer.

Dengan klarifikasi tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Malaysia Khairy Jamaluddin berharap, spekulasi hoaks tentang kematian Chai dapat segera berakhir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pihak berwenang, lanjut dia, tidak ada hubungan langsung antara vaksin Covid-19 dan kematian.

“Kami pasti akan membagikan temuan, apabila ada kasus kematian terkait dengan vaksin. Kami berharap dengan penjelasan ini dapat menghentikan spekulasi apa pun,” ujar Khairy.

Tak hanya itu, lanjut dia, dari spekulasi tersebut diharapkan semakin mendesak masyarakat untuk menggunakan dosis booster untuk meningkatkan cakupan kekebalan.

Terkait larangan untuk menerima vaksin booster mRNA, Pfizer, atau Moderna, Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Republik Indonesia (RI) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa hal itu tidak benar.

Baca juga: UPDATE 19 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 51,40 Persen

“Sejauh ini penerima booster Moderna dan Pfizer tetap aman dan tidak mengalami masalah kesehatan,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Nadia, klaim tentang “Dokter di Malaysia Meninggal Setelah Mendapatkan Vaksin Pfizer” adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Pemerintah Indonesia sendiri terus menggencarkan vaksinasi agar mencapai target sebesar 70 persen dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama. Target ini diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021.

Selain vaksin, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 masih terus meminta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah divaksinasi.

Baca juga: Gubernur Edy: Omicron Varian Tercanggih, Harus Waspada dan Taat Prokes

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama (6M).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com