Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Harap Jokowi Teken Perppu PT 0 Persen, Pengamat Duga untuk Usung AHY dalam Pilpres 2024

Kompas.com - 19/12/2021, 09:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga keinginan Partai Demokrat agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diturunkan menjadi 0 persen bertujuan untuk pengusungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, Ujang melihat keinginan Demokrat terkait presidential threshold berbanding terbalik pada saat Pilpres 2009 di mana kala itu justru mendukung angka 20 persen.

"Dulu Demokrat dukung 20 persen, mungkin karena percaya diri dengan partainya dan percaya diri dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai figur capres yang bisa menang," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/12/2021).

Baca juga: Demokrat Inginkan PT Turun Jadi 0 Persen, KLB Deli Serdang: Permintaan SBY Tak Masuk Akal dan Terkesan Plintat-plintut

"Namun, karena saat ini kepentingannya ingin mengusung AHY, maka nol persen itu menjadi kebutuhan Demokrat," lanjut dia.

Ujang mengungkapkan, perbedaan sikap seiring berkembangnya keadaan dan situasi merupakan suatu hal yang wajar dalam berpolitik.

Menurut dia, sikap yang ditunjukkan oleh setiap partai politik akan berdasarkan pada kepentingan, termasuk berubahnya sikap Demokrat terkait presidential threshold.

"Seperti itu politik. Semua berdasar pada kepentingan," ucapnya.

Ujang menduga Demokrat berkaca pada pengalaman pahit dalam Pilpres 2019 di mana menjadi korban dari presidential threshold 20 persen.

Saat itu, kata dia, AHY bahkan tak bisa menjadi calon presiden atau pun calon wakil presiden yang diusung Demokrat.

Baca juga: Pasal Presidential Threshold: Berkali-kali Digugat, Berulang Kali Ditolak MK

"Menjadi cawapresnya Prabowo pun tak jadi," imbuh Ujang.

Atas pengalaman tersebut, Ujang menilai Demokrat kini harus bisa membangun koalisi besar untuk mengusung AHY, apabila presidential threshold tetap 20 persen.

Namun, Demokrat dinilai merasa kesulitan untuk membangun koalisi tersebut atas dasar presidential threshold yang tetap 20 persen.

"Sedangkan, jika nol persen, Demokrat bebas bermanuver dan bisa ajukan AHY sebagai capres dengan mudah," nilai Ujang.

Diketahui, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan beranggapan bahwa rezim Joko Widodo seharusnya ambil inisiatif untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden.

Hinca menilai, banyak kalangan kini memiliki aspirasi yang sama, yakni penetapan presidential threshold dari 20 menjadi 0 persen, sesuatu yang diperjuangkan Demokrat sejak Pilpres 2019.

Halaman:


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com