Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE Gempa Jember: 46 Rumah dan 92 Kepala Keluarga Terdampak

Kompas.com - 17/12/2021, 19:11 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat sebanyak 46 rumah dan 92 kepala keluarga terdampak gempa magnitudo 5,1 di Jember, Jawa Timur.

“Hasil dari perhimpunan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ada 46 unit rumah terdampak, 1 rumah rusak berat, 11 unit rusak sedang, dan 34 unit rusak ringan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat (17/12/2021).

Dalam konferensi pers virtual, Abdul menyebut masyarakat Indonesia perlu membuat rumah dengan spesifikasi tahan gempa.

Baca juga: 7 Fakta Gempa Jember Jawa Timur, BMKG Sebut Wilayah Rawan Gempa

“Hal-hal terkait dua kejadian gempa terakhir di Flores dan Jember mengingatkan kita bahwa kita punya tugas sangat penting dan cukup berat untuk memperkuat bangunan kita pada gempa,” jelas dia.

Terakhir ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah cukup besar.

Sebab, banyak masyarakat tidak memikirkan tentang hal itu dan terdapat puluhan sampai ratusan juta rumah yang telah dibangun tak sesuai dengan kaidah pembangunan tahan gempa.

“Ada sekian puluh bahkan sekian ratus juta bangunan yang sudah terbangun dan mungkin belum sesuai kaidah tahan gempa,” katanya.

Baca juga: Jember Disebut Wilayah Rawan Gempa, Ini Penjelasan BMKG

Abdul menuturkan masyarakat harus memahami bahwa hidup di jalur cincin api menyebabkan siapa pun bisa terkena bencana tiap waktu.

“Kecuali di Kalimantan, atau utara Jawa, tapi itu pun tak sepenuhnya tanpa risiko,” pungkas dia.

Diketahui gempa terjadi di Jember, Jawa Timur, Kamis kemarin. Sebanyak 6 kecamatan dan 18 desa terdampak atas bencana tersebut.

Hingga kini pemerintah mencatat belum ada korban jiwa akibat peristiwa itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com