Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anstisipasi Lonjakan Kasus Saat Nataru, Satgas Covid-19 Paparkan Indikator yang Harus Dipantau Pemerintah

Kompas.com - 10/12/2021, 19:50 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas)Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, meski kondisi kasus Covid-19 saat ini terkendali, pengalaman membuktikan selama ini Indonesia belum berhasil melewati periode libur panjang tanpa kenaikan kasus.

Untuk itu, dia meminta kesiapan semua pihak menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejak dini agar penularan Covid-19 tidak meningkat dan meluas.

"Kesiapan menuju periode Nataru menjadi penting agar kita dapat bersama-sama mencegah naiknya kasus sejak saat ini," katanya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/12/2021).

Wiku pun memaparkan, terdapat sejumlah indikator harus dipantau terus menerus dalam persiapan menghadapi Nataru.

Pertama, perkembangan kasus. Meski kondisi nasional masih terkendali, kasus harian di enam provinsi sempat naik signifikan.

Baca juga: Jelang Libur Nataru, Satgas Covid-19 Ingatkan Pemdes Pentingnya 3T dan Prokes 6M

Enam provinsi tersebut, di antaranya Lampung dengan kasus harian dari 1 menjadi 18 kasus dalam 4 hari, Bangka Belitung naik dari 8 menjadi 15 kasus dalam 2 hari, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta naik dari 41 menjadi 70 kasus dalam 2 hari.

Kemudian  Jawa Barat naik dari 29 menjadi 83 kasus dalam 3 hari, Nusa Tenggara Timur (NTT) naik dari 3 menjadi 27 kasus dalam 3 hari, dan Papua Barat naik dari 4 menjadi 13 kasus dalam 5 hari.

Kedua, angka reproduksi efektif (RT) atau potensi penularan dalam suatu populasi. Dalam beberapa waktu dekat ini, angka RT mulai menunjukkan kenaikan di beberapa provinsi.

Wiku pun menegaskan ini adalah alarm dini dalam penetapan langkah-langkah pengendalian.

Ada dua pulau yang mengalami kenaikan, yaitu Jawa dari 0,95 pada 11 November 2021 naik menjadi 0,978 per 2 Desember 2021 dan Sulawesi dari 0,95 pada 11 November 2021 menjadi 0,978 per 2 Desember 2021.

Baca juga: Begini Aturan Perjalanan pada Inmendagri Terbaru buat Libur Nataru

Dia pun mengimbau semua pihak mencermati penerapan protokol kesehatan (prokes) karena naiknya RT pada beberapa wilayah tidak dibarengi dengan kepatuhan akan prokes.

"Padahal ini aspek penting mencegah penularan. Data menunjukkan, 32 kabupaten atau kota tidak patuh memakai masker dengan angka kurang dari 60 persen warga patuh," jelasnya mengutip covid19.go.id, Kamis.

Ketiga, mobilitas penduduk. Indikator menunjukkan potensi ruang penularan. Kabar baiknya, saat ini mobilitas per pulau, yaitu Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Sumatera menunjukkan penurunan sejak awal November.

Namun, Pulau Maluku memiliki mobilitas yang lebih tinggi dari data pembanding pada Februari 2020. Sementara itu, Pulau Nusa Tenggara berada sedikit di bawah pembanding tersebut.

Oleh karenanya, untuk mencegah kenaikan periode Nataru, mobilitas penduduk harus terus dikendalikan dan dilakukan dengan aman.

Baca juga: Aturan Umum Pengendalian Mobilitas Transportasi di Libur Nataru

Halaman:


Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com