Anstisipasi Lonjakan Kasus Saat Nataru, Satgas Covid-19 Paparkan Indikator yang Harus Dipantau Pemerintah

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas)Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, meski kondisi kasus Covid-19 saat ini terkendali, pengalaman membuktikan selama ini Indonesia belum berhasil melewati periode libur panjang tanpa kenaikan kasus.

Untuk itu, dia meminta kesiapan semua pihak menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejak dini agar penularan Covid-19 tidak meningkat dan meluas.

"Kesiapan menuju periode Nataru menjadi penting agar kita dapat bersama-sama mencegah naiknya kasus sejak saat ini," katanya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/12/2021).

Wiku pun memaparkan, terdapat sejumlah indikator harus dipantau terus menerus dalam persiapan menghadapi Nataru.

Pertama, perkembangan kasus. Meski kondisi nasional masih terkendali, kasus harian di enam provinsi sempat naik signifikan.

Baca juga: Jelang Libur Nataru, Satgas Covid-19 Ingatkan Pemdes Pentingnya 3T dan Prokes 6M

Enam provinsi tersebut, di antaranya Lampung dengan kasus harian dari 1 menjadi 18 kasus dalam 4 hari, Bangka Belitung naik dari 8 menjadi 15 kasus dalam 2 hari, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta naik dari 41 menjadi 70 kasus dalam 2 hari.

Kemudian  Jawa Barat naik dari 29 menjadi 83 kasus dalam 3 hari, Nusa Tenggara Timur (NTT) naik dari 3 menjadi 27 kasus dalam 3 hari, dan Papua Barat naik dari 4 menjadi 13 kasus dalam 5 hari.

Kedua, angka reproduksi efektif (RT) atau potensi penularan dalam suatu populasi. Dalam beberapa waktu dekat ini, angka RT mulai menunjukkan kenaikan di beberapa provinsi.

Wiku pun menegaskan ini adalah alarm dini dalam penetapan langkah-langkah pengendalian.

Ada dua pulau yang mengalami kenaikan, yaitu Jawa dari 0,95 pada 11 November 2021 naik menjadi 0,978 per 2 Desember 2021 dan Sulawesi dari 0,95 pada 11 November 2021 menjadi 0,978 per 2 Desember 2021.

Baca juga: Begini Aturan Perjalanan pada Inmendagri Terbaru buat Libur Nataru

Dia pun mengimbau semua pihak mencermati penerapan protokol kesehatan (prokes) karena naiknya RT pada beberapa wilayah tidak dibarengi dengan kepatuhan akan prokes.

"Padahal ini aspek penting mencegah penularan. Data menunjukkan, 32 kabupaten atau kota tidak patuh memakai masker dengan angka kurang dari 60 persen warga patuh," jelasnya mengutip covid19.go.id, Kamis.

Ketiga, mobilitas penduduk. Indikator menunjukkan potensi ruang penularan. Kabar baiknya, saat ini mobilitas per pulau, yaitu Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Sumatera menunjukkan penurunan sejak awal November.

Namun, Pulau Maluku memiliki mobilitas yang lebih tinggi dari data pembanding pada Februari 2020. Sementara itu, Pulau Nusa Tenggara berada sedikit di bawah pembanding tersebut.

Oleh karenanya, untuk mencegah kenaikan periode Nataru, mobilitas penduduk harus terus dikendalikan dan dilakukan dengan aman.

Baca juga: Aturan Umum Pengendalian Mobilitas Transportasi di Libur Nataru

“Masyarakat dimohon melakukan mobilitas hanya ketika diperlukan dan tetap mematuhi prokes dan menyiapkan prasyarat perjalanan yang diperlukan seperti testing dan vaksinasi,” ungkap Wiku.

Keempat, dari sisi kuratif. Kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19 merupakan aspek yang harus terus diperhatikan.

Sejauh ini, Indonesia masih tetap mempertahankan kesiapsiagaan. Ini terlihat dari data tempat tidur untuk Covid-19 yang cenderung tetap dan belum dikonversi kembali.

Meski secara nasional jumlah keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) isolasi di rumah sakit rujukan menunjukkan tren penurunan, beberapa provinsi justru menunjukkan kenaikan.

Provinsi-provinsi tersebut, seperti di Nusa Tenggara Timur dari 8, 97 persen per 7 Desember menjadi 10,31 persen sehari setelahnya, Kalimantan Tengah dari 1,51 persen per 5 Desember menjadi 2,14 persen per 8 Desember.

Baca juga: Jam Operasional Mal dan Pusat Perbelanjaan Diperpanjang Saat Nataru

Kemudian, Gorontalo dari 0 persen pada tanggal 5 naik menjadi 1,11 persen per 8 Desember. Papua dari 10,65 persen per 5 Desember menjadi 11,26 persen pada 8 Desember.

Lalu, Aceh 3,62 persen per 3 Desember naik menjadi 7,61 persen per 8 Desember. Jawa Tengah dari 2,02 persen per 5 Desember menjadi 2, 38 persen per 8 Desember.

Kelima, pelaporan kinerja posko tingkat desa atau kelurahan juga perlu diperhatikan. Pasalnya, jumlah posko yang memantau kepatuhan di daerah menurun dalam sembilan minggu terakhir.

Data menunjukkan, laporan tertinggi tercatat pada 3 Oktober 2021, yaitu sejumlah 5,5 juta laporan. Per minggu ini hanya masuk sejumlah 3 juta laporan.

“Harus menjadi perhatian pada 17 provinsi yang sudah dua minggu tidak melaporkan pembentukan posko,” lanjut Wiku.

Baca juga: Pembatalan PPKM Level 3 Saat Nataru Disayangkan, Pemerintah Wajib Lakukan Ini!

Ketujuh belas provinsi tersebut, di antaranya Bali, Banten, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Wiku menegaskan, dari penjabaran data-data tersebut, dari RT, data kasus, kepatuhan prokes, kinerja posko, mobilitas penduduk, hingga BOR menunjukkan perkembangan yang kurang baik, terutama pada beberapa wilayah yang sudah disebutkan.

"Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki keadaan di daerahnya selambat-lambatnya minggu depan," tegasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk mempertahankan disiplin prokes, melakukan mobilitas dengan aman pada saat diperlukan, serta mengikuti dalam program vaksinasi.

Baca juga: Soal PPKM Level 3 Dibatalkan, Wapres Sebut Pemerintah Tak Mau Penyekatan Akibatkan Mobilitas Berkurang dan Pengaruhi Ekonomi

"Penting untuk diingat pemerintah telah mempelajari dampak kenaikan kasus dari lonjakan kasus pertama dan kedua pascalibur panjang. Maka dari itu, kami akan mengambil semua langkah antisipatif sejak dini," jelasnya.

Adapun, pemerintah tengah menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: PPKM Level 3 Batal, 11 Juta Orang Berpotensi Melakukan Mobilitas