Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat puluh empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri, pada Kamis (9/12/2021).

Pelantikan ini bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember.

Mereka dilantik oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

Eks pegawai lembaga antikorupsi itu sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status kepegawaian KPK menjadi ASN.

Baca juga: 44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Sementara, pelaksanaan TWK di KPK telah menimbulkan polemik. Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI, terdapat malaadministrasi dalam prosesnya.

Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM menyatakan ada 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

Ketika polemik TWK mencuat, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan sikap. Ia meminta alih status kepegawaian tidak merugikan hak pegawai KPK.

Jokowi juga meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

G30STWK

Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono pernah mengistilahkan pemberhentian 56 pegawai KPK per 30 September 2021 sebagai G30STWK.

Istilah itu merujuk pada peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah Indonesia.

Menurut Giri, pihak KPK sengaja memilih tanggal 30 September 2021 sebagai hari pemberhentian pegawainya.

Baca juga: Giri Suprapdiono Istilahkan Pemecatan Pegawai KPK G30STWK

Dia berpandangan, KPK seperti terburu-buru memberhentikan pegawainya yang telah berdedikasi memberantas korupsi puluhan tahun di Tanah Air.

Padahal, belum ada sikap resmi dari presiden Joko Widodo terkait nasib pegawai yang sempat dinonaktifkan akibat TWK tersebut.

“Layaknya mereka ingin terburu-buru mendahului Presiden sebagai kepala pemerintahan,” ujar Giri, Rabu (15/6/2021).