Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kompas.com - 06/12/2021, 14:54 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memerintahkan jajarannya untuk mengganti dokumen kependudukan korban erupsi Gunung Semeru.

Hal itu, kata dia, sudah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas (Kadis) Provinsi Jawa Timur serta Lumajang dan sekitarnya.

"Untuk jemput bola mengganti dokumen di wilayah terdampak bencana Semeru, tim pusat juga akan turun untuk supervisi," kata Zudan kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Meski demikian, Zudan tidak bisa memastikan kapan tim jemput bola tersebut mulai bekerja untuk mengganti dokumen kependudukan korban bencana Gunung Semeru.

Baca juga: BPBD Lumajang Sebut Telah Keluarkan Peringatan Dini 2 Hari Sebelum Erupsi Semeru

Sebab, bergeraknya tim itu masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Pelayanan bisa dilakukan setelah semua aman, kita koordinasi dengan BPBD dan dari sana nanti memberi arahan kapan bisa masuk lokasi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mencatat sebanyak 2.970 rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Sebagian rumah warga rusak dan tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru. Sebagian lainnya penuh dengan abu.

Seperti rumah warga di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo yang luluh lantak akibat material erupsi Gunung Semeru.

"Jumlah rumah terdampak APG Semeru 2.970," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang, Joko Sambang melalui keterangan tertulis, Minggu (5/12/2021) malam.

Baca juga: Gunung Semeru Meletus, Relawan: Saat Itu Kami di Lokasi, Berusaha Mengangkat Korban Meninggal

Data itu terkumpul per Minggu pukul 17.00 WIB. Selain rumah warga, ada 13 fasilitas umum yang ikut terdampak. Terdiri dari jembatan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah.

Dampak fasilitas umum terparah adalah putusnya Jembatan Gladak Perak yang menjadi akses utama Lumajang dan Malang.

Adapun korban jiwa bertambah menjadi 183 orang, 14 orang di antaranya meninggal.

Warga yang mengungsi sebanyak 902 orang. Rinciannya, di Kecamatan Pronojiwo sebanyak 305 orang, Kecamatan Candipuro sebanyak 409 orang, dan di Kecamatan Pasirian sebanyak 188 orang.

Mereka mengungsi di berbagai tempat. Seperti masjid, gedung sekolah, balai desa dan fasilitas umum lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com