Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Kompas.com - 02/12/2021, 20:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dubes RI untuk Belgia merangkap Luksemburg dan Uni Eropa Andri Hadi menilai, lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara Eropa disebabkan pelonggaran aktivitas masyarakat yang diterapkan terlalu dini.

Ia mengatakan, sejak Mei 2021, negara-negara di Eropa mulai melonggarkan aktivitas masyarakat di ruang publik dan abai menerapkan protokol kesehatan.

"Belanda sejak Mei orang-orang tidak memakai masker, jadi ini yang membuat (kenaikan kasus), terlalu cepat relaksasinya tidak mempertimbangkan faktor-faktor, kalau di Belgia mulai sekitar Agustus ketika masker tidak obligation," kata Andri dalam diskusi secara virtual, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Andri mengatakan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan masyarakat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan masyarakat di Eropa.

Selain itu, ia menilai, cakupan vaksinasi yang tidak merata juga menjadi penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Eropa.

Ia mengatakan, cakupan vaksinasi di beberapa negara di Eropa Timur masih rendah.

"Jadi infeksi Covid-19 yang terjadi kepada orang-orang yang memang sebagian besar itu belum divaksin dan tidak mau divaksin," ujar dia. 

Baca juga: UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Andri mengatakan, meski antusias masyarakat di Eropa untuk divaksin meningkat menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dan varian Omicron, sebagian kelompok masyarakat tetap tak ingin divaksinasi karena merasa dirinya sehat.

"Memang ada pergerakan ke arah sana (peningkatan cakupan vaksinasi), tetapi kelompok anti-vaksin ini masih ada terutama yang tertinggi di Perancis hanya 60 persen yang mau divaksin, mereka mengatakan ini badan saya, saya yang bertanggung jawab dan merasa sehat tak perlu vaksin," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com