Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kompas.com - 01/12/2021, 11:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada Oktober 2021 menunjukkan, ada 12,8 persen masyarakat atau 19,9 juta orang se-Indonesia ingin mudik pada masa libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Budi menyebutkan, survei yang sama menunjukkan, ada 13,5 persen atau 4,4 juta orang warga Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang ingin mudik.

"Masih ada terjadi pergerakan secara 12,8 persen atau kalau di Jabodetabek sebanyak 13,5 persen. Kalau secara nasional ada 19,9 juta, dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik," kata Budi dalam rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Budi menuturkan, Kemenhub kembali melakukan survei pada November 2021 terhadap para responden yang ingin melakukan perjalanan.

Ia menyebutkan, ada tiga pertanyaan yang diajukan pada survei terbaru itu.

Pertama, jika pemerintah membatasi kapasitas dan mengetatkan syarat perjalanan, terdapat potensi pergerakan 16 juta orang atau 10 persen pada tingkat nasional meski didominasi wilayah Jawa-Bali.

Kedua, jika pemerintah menerapkan PPKM Level 3 atau Level 4, perkiraan potensi pergerakan sebesar 9 persen atau 15 juta orang.

Ketiga, jika ada larangan mudik maka perkiraan pergerakan sebanyak 7 persen atau 10 juta orang.

Sementara itu, untuk masyarakat Jabodetabek, mereka yang akan mudik jika hanya terdapat pembatasan kapasitas dan pengetatan syarat jumlahnya 12 persen atau 4 juta orang.

"Dan apabila melakukan PPKM level 3 itu 11 persen atau 3,5 juta, apabila kita lakukan pelarangan maka yang pulang masih ada 8 persen sebanyak 2,6 juta," ujar Budi.

Baca juga: Satgas: Kami Minta Pekerja Menjadwal Ulang Mudik Natal dan Tahun Baru

Menurut Budi, hasil survei terbaru itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar untuk tidak melakukan mudik pada masa libur Natal dan tahun baru meski ancaman lonjakan kasus masih membayangi.

"Tetapi, melihat jumlah yang ingin bergerak itu sebanyak 10 juta atau dari Jakarta 2,6 juta, jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan Covid di daerah atau di Jakarta," kata Budi.

Ia mengingatkan, berkaca dari pengalaman libur Natal dan tahun baru tahun lalu, terjadi peningkatan kasus Covid-19 yagn disebabkan oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Ia pun menyebutkan, mobilitas masyarakat di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali menunjukkan tren kenaikan hampir di semua moda.

Baca juga: Tanpa Kesadaran Masyarakat, Larangan Mudik Dinilai Tidak Cukup Antisipasi Gelombang Ketiga

Terlebih lagi, saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 di negara-negara lain, bahkan ada varian baru Omicron yang dikhawatirkan dapat menyebabkan ledakan kasus.

"Untuk itu, kita tidak boleh lengah dengan apa yang sudah ada dan kita harus mempertahankan kondisi yang cukup baik ini dengan pengetatan di gate kedatangan serta tetap disiplin dgn protokol kesehatan. Oleh karananya, momentum Nataru 2021 dan 2022 harus dikelola dan di-manage dengan baik," kata Budi.

Adapun survei yang dipaparkan Budi dilakukan terhadap 97.855 orang dengan margin of error sebesar 0,003 persen. Survei pertama digelar pada 11-30 Oktober dengan pengambilan sampel secara acak melalui kuesioner yang disebar melalui media sosial.

Sementara itu, survei kedua dilaksanakan pada 7-18 November 2021 dengan tracking method terhadap responden yang menjawab akan melakukan perjalanan pada survei pertama melalui broadcast WhatsApp dan SMS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com